Sosialisasi Perda DIY No.11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS

Tanggal Rilis :
Selasa, 12 September 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Rara
Lokasi :
Gedhong Pracimasono Kepatihan Yogyakarta

YOGYAKARTA (12/09/2017) jogjaprov.go.id – Menindaklanjuti kedatangan TIM Forum DAS dan OPD  menghadap wakil Gubernur DIY, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aliran sungai DIY pada Selasa, (5/9), hari ini dilanjutkan dengan sosialisasi pengelolaan DAS seperti rencana Perda DIY No 11 Tahun 2016.

Sosialisasi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan DAS khususnya di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti berdasarkan PERDA No.11 Tahun 2016 yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis ada masalah apa saja di DAS. Kedua, bagaimana untuk bersinergi dengan desain rencana tata ruang dan wilayah. Ketiga, menyususn desain pengelolaan komperhensif secara orientatif organitas setempat. Keempat, mampu meneruskan program dan kegiatan pengelolaan DAS. Kelima, mampu bersinergi dalam peristiwa-peristiwa yang lebih spesifik.

Dalam sosialisasi ini Wagub DIY menyampaikan bahwa berdasarkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang mengandung makna menjaga Bawana (dunia) ini tetap Hayu (indah) dan Rahayu (lestari) sebagai filosofi dan ciri khas tata nilai budaya Yogyakarta yang bersifat universal, komperhensif, dan holistic, selaras, dan relevan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Wagub DIY juga menegaskan bahwa sosialisasi atau pemberdayaan masyarakat adalah hal yang paling penting dalam segala kegiatan, supaya masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan DIY.(nng)

HUMASD DIY

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN