Wagub DIY MoU dengan Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Polri

Tanggal Rilis :
Senin, 13 November 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Dira
Lokasi :
Graha Sarina Vidi Mlati Sleman

 

 

 

 

Sleman (13/11/2017) jogjaprov.go.id - Dalam rangka menindaklanjuti penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan desa yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2017 silam, hari ini dilaksanakan kegiatan lanjutan “Sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kemendes, PDTT, Kemendagri, dan Polri kepada Camat, Kades, dan Bhabinkamtibmas”, yang bertempat di Graha Sarina Vidi, pada Senin (13/11).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X mengapresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya acara ini. Dengan harapan, para peserta akan mengerti dan memahami pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga dapat dihindari adanya menyalahgunakan dana tersebut mulai dari kewenangannya hingga dana sampai ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa akan menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam menata kelola keuangan desa, karena dalam peraturan tersebut, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan dasar tersebut, maka akuntanbilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan.

Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan. Sebaliknya, kalau pemerintah tidak bertanggungjawab atau tidak jujur, maka masyarakat tidak percaya dan akan merevormasi pemerintah desa yang bersangkutan. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan, akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Dofiri  dalam sambutannya yang mengatakan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan dengan mengingat banyaknya masyarakat desa yang telah menjadi korban penanganan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pembukaan kegiatan sosialisasi ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemani oleh Kapolda DIY, Wakil Ketua DPRD DIY, dan juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam dua sesi, untuk Kabupaten Sleman dan Kulonprogo dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017, untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten B

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN