54 UPK Ikuti Jambore Dan Pameran Produk Unggulan
54 UPK Ikuti Jambore Dan Pameran Produk Unggulan
Ke Depan UPK dan PNPM Mandiri Perdesaan Harus Mampu Turunkan Angka Kemiskinan
YOGYAKARTA (25/10/2011) pemda-diy.go.id Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan merupakan aset berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat serta kelompok pemanfaat program. Namun keprihatinan sering timbul manakala menyaksikan ada sebagian masyarakat atau kelompok yang belum mendapatkan bantuan melalui program ini. Bahkan program ini tidak jarang dimanfaatkan dan dikomersialkan demi alasan untuk memperoleh kesejahteraan yang layak, jaminan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.
Demikian ditegaskan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Paku Alam IX, ketika membuka Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi DIY dan pameran produk unggulan masing-masing UPK, di Pelataran Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta, Selasa (25/10).
Selain diselenggarakan jambore yang diikuti 54 UPK se Provinsi DIY dan pameran, juga diselenggarakan seminar kewirausahaan pengembangan kelembagaan UPK menuju keberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Agenda-agenda strategis tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus UPK dalam melayani masyarakat miskin di pedesaan dan optimalisasi peran dan fungsi BKAD dalam fungsi kerjasama antar desa.
Lebih lanjut Sultan menjelaskan, sampai akhir Februari 2011 aset 56 UPK se Provinsi DIY mencapai Rp. 119.916.796.368. Aset sebesar itu mampu memberikan daya ungkit bagi kehidupan masyarakat miskin di pedesaan. Dan sebanyak 70.720 orang yang bergerak di usaha kecil mencecap aliran modal usaha dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan.
Inilah pengejawantahan bali ndeso mbangun deso di level bawah, katanya.
Untuk itu ke depan harap Sultan, UPK dan PNPM Mandiri Perdesaan secara terus menerus harus mampu menurunkan angka kemiskinan di DIY yang saat ini berjumlah 191.064 KK yang sebagian besar bermukim di pedesaan. UPK telah menjadi pilihan masyarakat dengan sektor perdangannya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perdesaan. Inilah terjemahan fungsi UPK dalam layanan keuangan masyarakat, lebih fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dan dengan prosedur/mekanisme yang lebih fleksibel bagi masyarakat pedesaan. (rsd)
HUMAS Ro UHP DIY
