Sri Sultan Berbagi Pengalaman Daerah ODF di Makassar
Makassar (12/02/2019) jogjaprov.go.id – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi satu-satunya daerah setingkat provinsi di Indonesia yang dinyatakan Open Defecation Free (bebas perilaku buang air besar sembarangan). Karenanya, DIY mendapat kesempatan berbagi pengalaman pada acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) ’Menuju ODF Provinsi’.
Bertempat di The Rinra Hotel, Makassar, Selasa (12/02), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tampil sebagai narasumber memaparkan upaya DIY bisa bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Gubernur DIY mengungkapkan, keberhasilan DIY tersebut, berawal dari kebijakan yang diambil sejak 2005 lalu.
“Saat itu, pemerintah pusat mencanangkan gerakan Indonesia Sehat untuk tahun 2010. DIY diminta untuk berpartisipasi menyukseskan gerakan tersebut. Kami akhirnya membuat kebijakan Yogyakarta Sadar Sehat untuk 2010,” ungkap Gubernur DIY.
Sri Sultan menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tidak punya kewenangan untuk mengatur kebutuhan rumah sakit dan universitas menerima mahasiswa kedokteran dalam jumlah tertentu. Karena itu, Pemda DIY membuat kebijakan Yogyakarta Sadar Sehat. Melalui kebijakan tersebut, pembangunan rumah sehat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti lantai rumah-rumah tidak boleh tanah, minimal disemen.
“Rumah juga harus ada jendelan, ada genteng kaca, ada air yang masuk ke rumah, ada toilet baik sementara atau tetap. Warga tidak boleh buang air di kali lagi, ada tempat pembuangan sampah, sehingga lingkungan bersih,” lanjut Sri Sultan.
Gubernur DIY menambahkan, Pemda DIY juga melakukan penyuluhan dengan memberikan contoh serta melibatkan kabupaten dan kota. Melalui penyuluhan tersebut, kemudian ditindaklanjuti agar ada laporan setiap bulan terkait perkembangannya. Dengan begitu, terdapat proses organisasi dan manajemen yang baik sejak awal, sebagai bentuk antisipasi kesadaran masyarakat terkait masalah kebersihan dan kesehatan.
Dikatakan Sri Sultan, Kali Code menjadi percontohan penerapan menuju kebijakan Yogyakarta Sadar Sehat. Guna mendukungprogram, pembangunan jalan di dekat kali dilakukan. selain itu, rumah-rumah di pinggir kali yang awalnya sisi dapur menghadap kali, diubah harus jadi ruang tamu.
"Saya tidak pernah bicara lingkungan, yang penting ruangan yang menghadap kali ruang tamu. Enam bulan saya ke sana, ada yang bilang kalau penduduk sudah tidak berani buang air atau sampah ke kali. Karena kalau buang ke kali dilihat orang. Di situ tumbuh kesadaran baru,” katanya.
Selain itu, Gubernur DIY juga memaparkan soal kemandirian masyarakat yang ditumbuhkan melalui program yang dicanangkan saat itu. Mulai meletusnya Gunung Merapi pada 2010 lalu, masyarakat sudah tidak bisa berharap ketersediaan air dari lereng Gunung Merapi. Untuk itu, adanya komunitas pecinta air dilibatkan guna mengakomodir kebutuhan air di masyarakat.
Dengan membentuk kelompok-kelompok di desa, masyarakat didorong untuk membangun toilet. Keberadaan toliet, baik sementara ataupun tetap, bagaimanapun tetap membutuhkan aliran air. Selain itu, kegiatan kelompok masyarakat itu sebagai bentuk kemandirian yang coba dibangun pemerintah agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
Acara AHL yang diprakarsai oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) ini juga dihadiri Menteri PPN yang juga Kepala BAPPENAS, Bambang Brodjonegoro. Menurut Bambang, sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia.
”Komitmen ini ditunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs),” tuturnya.
Turut hadir dalam acara itu, Ketua Asosiasi Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) yang juga Walikota Makassar, M Ramadhan Pomanto, serta sejumlah perwakilan kepala daerah tingkat II. Dilakukan pula penandatangan deklarasi oleh kepala daerah anggota AKKOPSI sebagai komitmen menuntaskan sanitasi, sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama pembangunan sanitasi di Indonesia. (Bnw)
HUMAS DIY
