Pembangunan Infrastruktur DIY Prioritaskan Dukung Pariwisata
Yogyakarta (10/04/2019) jogjaprov.go.id - Sebagai daerah yang tidak terlalu banyak memiliki sumber daya alam, tidak heran jika DIY menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utamanya. Karena itulah, pembangunan infrastruktur di DIY masih saja memprioritaskan untuk proyek-proyek pendukung sektor pariwisata.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Rabu (10/04). Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019, Gatot mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi.
“Infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, input, maupun output dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Di wilayah DIY, kami tengah memprioritaskan untuk pendukung pariwisata, menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,” jelasnya.
Gatot memaparkan, di wilayah selatan, Pemda DIY juga melakukan percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), sekaligus melakukan penataan di sejumlah titik. Wilayah barat, pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulon Progo dengan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur juga tengah dilakukan.
“Pembangunan jalan baru ke Borobudur dan Bedah Menoreh diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya untuk mengimbangi pembangunan pelebaran jalan Ngeplang-Nanggulan-Kalibawang-Borobudur yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo,” ungkapnya.
Terkait beragam pembangunan infrastruktur di DIY tersebut, Gatot menuturkan, pertumbuhan ekonomi DIY menjadi semakin kokoh. Hal ini karena ditopang oleh akselerasi kinerja investasi seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Sehingga penataan infrastruktur, di antaranya penambahan aksesibilitas jalan maupun kebutuhan dasar masyarakat, dari tahun ke tahun dapat dikatakan semakin membaik.
“Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil kerja Pemda DIY di 2017 misalnya, menunjukkan adanya peningkatan capaian indikator. Indikator yang sudah tercapai lebih dari 100% di antaranya, aksesibilitas jalan di wilayah provinsi, persentase penduduk berakses air minum, persentase penduduk berakses sanitasi yang layak, dan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi,” katanya.
Rakor Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 ini diadakan oleh Kementerian PUPR dengan sasaran pelaksana proyek infrastruktur di DIY dan Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dr. Ir Eko D. Heri Purwanto mengatakan, terdapat beberapa tujuan diadakannya rakor kali ini. Salah satunya ialah untuk pengenalan peralihan organisasi terkait tugas dan fungsi.
“Selain itu, rakor ini juga untuk mendorong berjalannya sinergi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya untuk sektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan,” paparnya.
Menurut Eko, tantangan terbesar bagi pengerjaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan saat ini ialah keterbatasan APBN maupun APBD. APBN diprediksi hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang mencapai Rp1.435 triliun. “Karena itulah kita butuh kerja sama dengan badan usaha,” imbuhnya. (Rt)
HUMAS DIY
