Islah Harus Selalu Jadi Konsekuensi Perpecahan
Bantul (13/06/2019) jogjaprov.go.id - Peristiwa gesekan politik, perbedaan pilihan, dan pendapat yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia di tahun 2019 ini perlu segera diatasi. Cara terbaik yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan islah.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara syawalan bersama pejabat dan jajaran pemerintah di Kabupaten Bantul pada Kamis (13/06). Bertempat di Pendopo Parasamya Kantor Bupati Bantul, Gubernur DIY hadir didampingi GKR Hemas, bersama dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dan KGBRAy Paku Alam, serta para pejabat di lingkungan Pemda DIY.
“Jika kita resapi dalam kesadaran sejarah, saat ini mirip dengan situasi 1948. Ketika itu pula bangsa Indonesia menghadapi ujian yang diwarnai perpecahan kalangan elitnya karena gesekan politik yang mengancam integrasi bangsa. Bukankah situasi kala itu ada kohesinya dengan peristiwa saat ini, ketika kita seakan terbelah menjadi dua golongan bangsa. Konsekuensinya, diperlukan upaya membangun islah,” papar Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, dalam kajian hukum Islam, islah ialah memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan harmoni kehidupan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Sedangkan menurut istilah, jika dalam satu golongan terjadi perbedaan, perlu pihak ketiga yang bisa menengahi dan mengislahkannya. Nilai-nilai yang diajarkan bagi kaum muslim ini menurutnya bisa terwujud tidak hanya saat menjalankan syariat agama saat halal bihalal saja, tetapi hendaknya dihayati dan tunaikan menjadi perilaku sehari-hari.
“Di hari yang fitri ini, marilah kita pererat tali silaturahmi antar anak bangsa, yang tidak sebatas berjabat tangan dan saling memaafkan, melainkan dikembangkan menjadi kebersamaan, kerja sama, saling berbagi dan bersinergi dalam membangun peradaban bermartabat, untuk mengejar kemajuan bangsa lain di dunia,” imbuh Gubernur DIY.
Istilah halal bihalal sendiri diungkapkan Sri Sultan, terlahir dari kultur Indonesia. Saat suasana politik yang genting di 1948, Presiden Soekarno menginiasi diadakannya acara silaturahmi untuk meredam gesekan politik dan kembali mengeratkan hubugan para elit politik. Atas dasar saran tokoh NU KH. Abdul Wahab Hasbullah, acara silaturahmi dikemas dengan istilah yang lebih keren dan menarik minat, dengan istilah halal bihalal.
“Kala itu, bertepatan dengan bulan Ramadhan menjelang Lebaran, di mana umat muslim disunahkan bersilaturahmi dan saling memaafkan. Secara kreatif, KH. Wahab mengatakan, para elit politik tidak mau bersatu dan saling menyalahkan itu diharamkan dalam Islam. Untuk itu harus dihalalkan dengan salling memaafkan. Sehingga muncul istilah halal bihalal, kata yang dalam kosa kata bahasa Arab pun tidak ada,” papar Sri Sultan.
Menghadapi hangatnya iklim perpolitikan saat ini, Sri Sultan menuturkan, bagi yang berada di daerah harus bisa bersikap untuk bekal bertindak. Untuk itu, bisa belajar dari pepatah Jawa ‘ngeli tanpo keli’, artinya ‘menghanyut tapi tak ikut terhanyut’. Artinya, kita yang berada di daerah, baik pendukung 01 maupun 02, keduanya harus bisa terbuka memasuki gerbang islah kultural.
“Dalam hal ini, siapapun termasuk Forkopimda dapat berinisiatif dan berperan sebagai jembatan islah kebangsaan. Hal ini juga sangat membutuhkan rasa legowo dari semua pihak. Tanpa legowo dan kesediaan berpasrah diri keharibaan-Nya, rekonsiliasi atau islah politik akan selalu menjadi beban politik nasional. Jangan dilupakan, seorang muslim berkewajiban melestarikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang penuh harapan, bukan kerusakan,” ungkap Sri Sultan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Suharsono mengungkapkan harapannya agar kegiatan syawalan kali ini dapat lebih mempererat silaturahmi, serta menambah semangat dan merajut kebersamaan untuk menata dan membangun Kabupaten Bantul.
“Perkenankan kami mewakili seluruh tamu undangan dan masyarakat Bantul menghaturkan selamat hari raya Idulfitri 1440H, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir batin. Serta kami juga mohon doa restu, bimbingan dan arahan, semoga dalam mengembang tugas dan kewajiban kami sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dapat melaksanakannya dengan baik,” imbuhnya. (Rt)
HUMAS DIY
