Detail Berita

24 Jul 2019

Pengelolaan Hutan DIY Terbaik se-Indonesia

Sleman (24/07/2019) jogjaprov.go.id – Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pengelolaan hutan terbaik se-Indonesia dan telah berhasil menjadi benchmark dalam oprasionalisasi KPH-KPH lain di Indonesia. Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X bersamaan dengan acara Rakornas KPH 2019, Rabu (24/07) di Royal Ambarukmo Hotel, Sleman, Yogyakarta.

Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Paduka menyampaikan, DIY memiliki komitmen terhadap sistem pengelolaan sumberdaya hutan untuk dikelola dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama.

Selain itu adalnya sinergitas multi sektor menjadi kunci dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga selain penghargaan pengelolaan hutan terbaik, DIY juga mampu melakukan pembayaran PNB tertinggi di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala KPH DIY.

Saat ini menurut Sri Paduka, aksi deforestasi yang terjadi berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dituntut harus konsisten dan berkesinambungan dalam menerapkan regulasi tanpa meninggalkan kearifan lokal, sehingga degradasi hutan tidak terjadi.         

“KPH DIY memiliki corak dan kultur kerja yang khas, dan tetap mengikuti regulasi yang ada serta metodologi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh KPH Yogyakarta dapat direplikasi ditempat lain dengan memperhatikan kearifan lokal daerah setempat,” papar Wagub DIY.

Keseriusan KPH DIY ini sebelumnya juga telah membuahkan hasil, yakni 'Menggapai Mimpi Sahabat Rimba: Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Pinus Mangunan' yang berhasil masuk dalam Top 99 Sinovik 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB RI.

“Kami berharap, inovasi-inovasi semacam ini akan terus dibudidayakan oleh KHP Yogyakarta dan KPH lain di Indonesia,” tutur Sri Paduka.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Bambang Hendroyono menyampaikan, untuk mengurai permasalahan kehutanan, KPH adalah jawaban. Pembangunan KPH ini, baik konservasi, lindung dan produksi yang dimandatkan dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mempunyai peran penting dan strategis, dalam mengatasi permasalahan kehutanan. Hal tersebut akan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bambang menyampaikan saat ini, KPH di DIY telah mampu bermitra dengan kelompok masyarakat sehingga memberikan peningkatan pendapat masyarakat maupun PAD bagi daerah dengan tetap menjaga kelestarian hutannya. Untuk itu Bambang menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DIY yang telah melakukan terobosan inovasi bagi kemajuan KPH Yogyakarta.

“Walaupun pembangunan KPH dan kebijakan operasionalisasi Pengelolaan KPH telah ditetapkan  dan memberikan pengaruh yang positif, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Untuk itu saya meminta pada Rakornas ini kita bisa belajar dari DIY serta bisa saling bertukar pikiran sehingga apa yang jadi tujuan bersama bisa tercapai,” papar Bambang.

Rakor KPH Nasional yang akan berlangsung tiga hari, mulai Rabu (24/7) hingga Jumat (26/07) ini, dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang peserta yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala KPH seluruh Indonesia, Kementerian dan Lembaga terkait tingkat Nasional, mitra terkait.

Bambang juga berharap ada optimalisasi dan pemanfaatan, serta perumusan langkah-langkah penting dalam memperkuat kelembagaan dan KPH secara lebih baik. Dengan demikian, percepatan kemandirian KPH dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan tercapai.

Rakornas tersebut dibuka oleh Sekjen Kementerian LHK dengan ditandai pemukulan bende. Mendampingi Sekjen Kementerian LHK, Wagub DIY, Dirjen Planologi Prof. Sigoit Hadi Winarto, Staf Ahli Menpan RB Teguh Wijanarko, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Desa Kemendagri Drs. Nyoto Suwignyo. Turut hadir juga beberapa kepala daerah yang memiliki perhatian khusus pada pengelolaan hutan serta beberapa kepala OPD DIY.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian FORSITIKA (Forest System Information For Sharing Technology and Knowledge For KPH) yaitu sistem yang telah dibangun bersama–sama oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Sistem ini memuat berbagai pengalaman dan teknologi KPH, media promosi produk KPH, peluang investasi, kapasitas building KPH (e-learning), centra data informasi KPH dan akses terhadap sistem informasi kehutanan. (uk)

HUMAS PEMDA DIY