Detail Berita

03 Agt 2019

Keselamatan TKI Perlu Dapat Perhatian Khusus

Yogyakarta (03/08/2019) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur, KGPAA Paku Alam X mengimbau agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri untuk diperhatikan keselamatannya. Hal ini disampaikan pada saat pertemuan dengan Dewan Juri Hasan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) di Gedhong Pare Anom, Komplek Kepatihan, Yogyakarta pada Sabtu (03/08).

“Berbicara soal ketenagakerjaan, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah keselamatannya. Hal tersebut sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Dimana kita harus melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja,” ungkap Sri Paduka.

Sri Paduka juga mengatakan, tidak semua tenaga kerja yang di luar negeri mendapatkan majikan yang baik, ada juga yang mendapatkan perlakuan kurang baik. Salah satu unsur yang membedakan adalah budayanya.

"Budaya kita dengan mereka berbeda, jadi jika memegang kepala TKI itu mereka anggap hal yang biasa, bagi kita tidak. Jadi perlu pengawasan yang ketat terhadap perlakuan yang di dapat oleh tenaga kerja kita," imbuh Sri Paduka.

Ditambahkan Sri Paduka, masih banyak negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, dan banyak juga TKI kita tidak dapat pulang dengan alasan dokumen yang bermasalah seperti visa dan lainnya. 

Dalam perhargaan HWPA ini, DIY juga dinilai sebagai salah satu daerah yang berhasil mengembangkan pola untuk persiapan dan juga pasca pekerja migran kembali ke Indonesia. Salah satu keberhasilannya yaitu dengan dikembangkannya SDM untuk mengembangkan usaha-usaha berkelanjutan untuk pekerja migran agar tidak kembali ke luar negeri seperti di Desa Ngelanggeran, Gunungkidul.

“Bekerja keluar negeri itu tidak salah, jika dipersiapkan sebagai pekerja formal dan Indonesia harus tetap mengembangkan pekerja-pekerja formal dan mempunyai super skill,” jelas Sri Paduka.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Juri HWPA, Siti Rohaini menjelaskan, maksud dan tujuan diselenggarakannya award ini adalah untuk diberikan kepada para pihak yang mempunyai upaya untuk melakukan perlindungan kepada para pekerja dari keberangkatan hingga pasca.

Siti juga mengatakan Yogyakarta sebagai salah satu nominasi dalam penghargaan ini dan berharap untuk menang. Para dewan juri HWPA pun terkesan dengan konsep Jogja yang berkaitan dengan pariwisata.

“Jogja tidak pernah mengembangkan pariwisata tetapi mengembangkan kebudayaan. Artinya jika ini kota kebudayaan maka yang harus di kembangkan adalah Sumber Daya Manusia dan Produk Kebudayaan,” papar Siti.

HWPA ini diberikan Kementerian Luar Negeri RI untuk mitra yang mempunyai kiat-kiat yang inovatif dan efektif dalam proses perlindungan. Dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu mitra dari Kemenlu RI. (Za)

HUMAS DIY