Program KB Wajib Dijalankan Pemda Bersama Masyarakat
.jpg)
Yogyakarta (26/08/2019) jogjaprov.go.id - Program Keluarga Berencana (KB) telah menjadi prioritas pembangunan di daerah. Bahkan perlu ditegaskan kembali bahwa urusan KB adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Koalisi Kependudukan DIY 2019, yang dilaksanakan di Gedung Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM pada Senin (26/08). Sri Paduka menuturkan, perlu kesadaran bersama agar pelaksanaan program KB bisa berjalan baik.
“Hasil dari program KB memang belum bisa dinikmati dalam jangka pendek. Namun kita harus terus berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat gara secara sadar dan sukarela menjadikan KB sebagai suatu kebutuhan hidup,” ujar Sri Paduka.
.jpg)
Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur DIY juga menyaksikan pelantikan Kepengurusan Koalisi Kependudukan Muda DIY Periode 2019-2023. Wakil Gubernur DIY pun mengucapkan selamat pada pengurus yang akan menjalankan tugasnya dalam kepengurusan koalisi kependudukan. “Inilah para pengurus muda yang menjadi harapan kita semua sebagai demokrasi penerus dalam kepengurusannya,” tutup Wakil Gubernur DIY.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY mengadakan Musda Koalisi Kependudukan DIY dengan tema ‘Meningkatkan dan Memantapkan Penduduk Indonesia yang Inovatif, Mandiri, Responsif, dan Berbudaya Saing di Era Industri 4.0’. Dalam laporannya, Sekretaris Koalisi Kependudukan DIY Dr. Umi Listyanigsih, M.Si., mengatakan, peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan dengan kemajuan dan perubahan yang terus berlangsung di dunia, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator indeks strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan di setiap jenjang pemerintahan. Dan komponen kesehatan merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar, di mana angka harapan hidup penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahunnya,” paparnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY Rohdiana Sumariati mengungkapkan, sudah banyak yang dilakukan oleh jajaran Koalisi Kependudukan DIY, khususnya untuk mendukung terselanggaranya program kependudukan BKKBN. BKKBN pun telah menyusun grand design pembangunan kependudukan yang dibangun di lima kabupaten/kota di DIY.
“Sampai saat ini, telah terbentuk 160 kampung KB di Yogyakarta. Dan untuk tahun 2019 ini, program yang akan dijalankan ialah menentukan lima kampung KB yang dapat menjadi kampung percontohan bagi calon kampung KB selanjutnya,” imbuhnya. (Rt/Yn)
HUMAS DIY
