Rakornas Indonesia Maju: Jangan Salah Gigit dan Matikan Inovasi
Bogor (13/11/2019) - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (13/11). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan seluruh unsur pemerintah baik pusat dan daerah akan visi pembangunan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara langsung meembuka kegiatan dan sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.
"Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain," kata Presiden. "Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Samakan Persepsi Visi Pembangunan Indonesia
Seperti diketahui, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan lima visi besar yang akan dikerjakan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, acara ini digelar dengan tujuan untuk menegaskan visi Presiden dan Wakil Presiden serta menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
"Ini kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dan kesamaan visi dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang makin maju ke depan," kata Tito.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Kepala Negara juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
"Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit," ujarnya.
Lebih lanjut, sang presiden menambahkan, "Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita."
Dua Agenda Besar Pemerintah
Dua hal besar yang dirumuskan dan menjadi pekerjaan rumah pada rakornas tersebut adalah cipta lapangan kerja serta investasi.
Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam beberapa waktu mendatang. Sebab, masih ada sekitar tujuh juta rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya manusia tersebut.
Guna menunjang hal tersebut, di sisi lain, iklim investasi juga perlu diperbaiki. "Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah ada minat, tapi tidak terealisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik. Harusnya kita melayani apa yang kurang sehingga bisa terealisasi dan memunculkan lapangan pekerjaan," tuturnya.
Selain itu, yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar hendaknya dalam setiap investasi yang masuk pemerintah setempat turut mengikutsertakan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada. "Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan agar saya tegur langsung," tandasnya.
Harus Sigap Merespon Perubahan
Regulasi atau peraturan-peraturan yang sedemikian banyak acap kali menjerat dan memperlambat gerak pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penataan regulasi secara intensif baik di tingkat pusat maupun di daerah. "Fleksibilitas dan kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului dia yang menang," ujar Jokowi. Presiden beranggapan bahwa saat ini dirinya melihat bahwa pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah seakan berlomba-lomba membuat peraturan. Padahal, aturan-aturan yang dibuat tersebut tak menjamin penyelesaian suatu masalah bila tak dilihat secara menyeluruh.
"Sedikit-sedikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak dan kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat," ucapnya. Jokowi memberikan contoh hasil pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. Di Ameria Serekat, apabila seorang menteri ingin menerbitkan satu peraturan, maka peraturan tersebut harus turut menghapus dua peraturan lainnya yang telah ada.
"Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya mau buat aturan itu juga. Sekarang menteri mau buat peraturan boleh satu, tapi hilang sepuluh. Tapi baru saya hitung-hitung berapa ini biar permen-permen itu hilang semua. Kebanyakan aturan itu pusing sekali," tutupnya. [vin]
Humas Pemda DIY
Sumber: https://setpres.setneg.go.id
