Akademisi: Nilai Ekonomi DIY Membaik
Yogyakarta (05/10/2022) jogjaprov.go.id – Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, SE., M.Si menilai pada 5 tahun terakhir, pembangunan ekonomi DIY relatif baik. Hal ini dibuktikan dengan proses pemulihan ekonomi pasca Covid – 19 yang relatif cepat, bahkan mencapai surplus.
Meskipun begitu, Ma’ruf mengatakan, secara statistika masih terdapat PR pada ketimpangan gini indeksitas buruh, ketimpangan wilayah, dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Indeks kebahagiaan di DIY meskipun tergolong baik, tetapi belum masuk ke dalam 10 besar daerah dengan indeks kebahagiaan tinggi. Hal ini, menurut Ma’ruf harus menjadi tantangan yang bisa dijawab oleh DIY pada 5 tahun mendatang. Di sisi lain, kualitas pembangunan ekonomi yang dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukan hasil yang bagus. “IPM kita kan selalu baik, naik terus,” kata Ma’ruf.
Pada sisi pembangunan kelembagaan ekonomi, saat ini bermunculan BUMDes yang sudah bisa dikatakan bagus. Tidak hanya sekedar memiliki papan nama dan bisnis yang ala kadarnya, namun juga serius menghidupkan ekonomi lokal. Jumlah koperasi pada sektor riil pun makin bertambah, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan percepatan distribusi produk barang dan jasa.
Lebih lanjut, Ma’ruf menyoroti bagaimana peran DIY dalam membangun masyarakatnya. Menurutnya DIY diuntungkan dengan keberadaan Dana Keistimewaan atau Dais. Pemanfaatan Dais ini tercatat telah mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu juga mampu meringankan beban ekonomi masyarakat saat pandemi.
“Saya apresiasi langkah Pemda DIY. Sebagai contoh Dais digunakan untuk mempercepat kelompok-kelompok usaha berbasis Koperasi. Kemudian ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kelurahan yang dilakukan untuk pemulihan dan penanganan Covid-19. Sekali lagi kita diuntungkan karena Dais,” papar Ma’ruf.
Sisi positif lain penggunaan Dais ada pada kelompok berbasis seni dan para pengembang desa wisata. Menurut Ma’ruf, Dais telah mendukung kegiatan-kegiatan budaya, kesenian rakyat, dan bidang kepariwisataan (community based-tourism), misalnya pembentukan desa wisata. Namun demikian, Dais ini memang perlu dimitigasi lebih lanjut agar memberikan benefit lebih untuk masyarakat.
“Harus ada trade off dalam pembangunan kita. Ketika negara hadir dalam bentuk stimulus tapi partisipasinya menjadi rendah, saya kira ini agenda yang harus kita perhatikan ke depan,” ungkap Ma’ruf.
Terkait dengan penanganan kemiskinan, Ma’ruf mengatakan, ada 2 jalur yang harus ditempuh. Pertama, mengatasi kemiskinan secara substantif, di mana tidak boleh ada warga miskin di DIY. Pemda DIY bisa hadir dalam bentuk bantuan sosial, melengkapi bantuan sosial yang ada di APBN. Menurutnya, langkah-langkah DIY seperti program Rehab Rumah, Bedah Rumah, Program Jambanisasi dan Peningkatan Kualitas Gizi Keluarga Miskin adalah bagian yang bisa dilakukan pada penanganan kemiskinan substantif.
Kedua, mengatasi kemiskinan secara statistik. Kemiskinan di DIY tercatat sebesar 11% dan harus diatasi dengan cara statistik pula. Pada kelompok sasaran survei harus mengungkap nilai kalori dan nilai belanja. Keduanya harus ditingkatkatkan untuk mengatasi kemiskinan secara statistik.
Selain itu, terdapat pula desa-desa yang berkategori warganya memang harus didukung solusi dari sisi nutrisi. Alokasi ini dapat dialokasikan dari Dais atau APBD murni. Ma’ruf menyarankan agar dukungan ini didistribusikan ke Desil 1 dan Desil 2, karena secara statistik mereka adalah kelompok dengan pendapatan rendah dan rendah sekali.
“Mereka harus disupport kenaikan kalorinya, karena indikator kemiskinan 80% adalah makanan. Maka, selesaikan 80% itu. Kalau dilakukan secara konsisten, terstruktur dan masif, maka saya yakin statistik kemiskinan DIY akan turun,” tutup Ma’ruf.
Sementara itu Kusir Andong Susilo mengungkapkan, sebagai warga masyarakat, dirinya merasa biasa-biasa saja jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027. Karena selama ini ia hidup di Jogja, ia merasa sudah ikut bimbingan Sri Sultan selama hidupnya.
“Semua sudah diatur pemerintah, kita ikut saja, apa yang diprogramkan dijalani saja. Harapan kami, orang kecil biar lebih enak (hidupnya), masyarakat sejahtera, untung-untung kalau kita bisa dibantu untuk tambah menghidupi keluarga dan merawat kuda,” imbuhnya.
Tukang Becak, Nasrudin mengatakan, kepemimpinan Sri Sultan selama ini menurutnya sudah bagus. Ia berharap, pada periode kepemimpinan selanjutnya, Sri Sultan bisa membuat DIY lebih maju lagi. “Alhamdulillah beliau bisa dilantik lagi,” imbuhnya.
Pelaku UMKM, Andi mengungkapkan harapannya DIY bisa lebih baik lagi setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY nantinya. Dan mewakili pelaku UMKM, ia berharap UMKM DIY bisa lebih maju dan mensejahterakan lebih banyak lagi masyarakat DIY. “Harapan kami nantinya UMKM bisa lebih baik lagi, sehingga Jogja bisa lebih maju lagi,” katanya. (Rt/uk)
Humas Pemda DIY
Eko Suwanto : Harapan Rakyat, Pemda DIY Susun dan Alokasikan Dana Keistimewaan Secara Jujur, Transparan, Terbuka dan Partisipatif
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X yang telah ditetapkan oleh DPRD DIY pada 9 Agustus 2022 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 harus segera bekerja keras dan cepat untuk menjalankan kebijakan pembangunan guna mengatasi problem kemiskinan, ketimpangan dan dampak pandemi Covid-19.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan hal tersebut jelang prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.
"Pemda DIY jelas harus kerja keras, kerja cepat atasi problem kemiskinan, pengangguran. Pemda harus bisa membahagiakan hatinya rakyat," kata Eko Suwanto, di kawasan Malioboro pada Rabu (05/10).
Secara khusus, Pemda DIY diharapkan juga memberikan perhatian lebih ke daerah perbatasan terutama di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Pemda DIY sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Ke depan didorong kerjasama dengan daerah lain, mohon doanya, saat ini sedang berjalan pansus kerjasama. Keberadaan pihak ketiga maupun pemda lain juga luar negeri penting, pembangunan butuh dukungan anggaran yang memadai," kata Eko Suwanto.
Sesuai dengan Perda DIY Nomor 3 tahun 2020, tentang pembangunan wilayah perbatasan di DIY disebutkan sudah dua tahun ditetapkan. Ada tiga hal utama yang bisa jadi priorities pembangunan yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap kesehatan bagi masyarakat dan warga di wilayah perbatasan penting agar mereka tak terlalu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan publik.
"Bagaimana layanan kesehatan di Samigaluh-Gedangsari, Tegalsari, Karangmojo dan seterusnya. RS tipe D atau C bisa diwujudkan misalnya. Saat ada yang sakit tidak perlu jauh-jauh, ada dokter spesialis, ibu mengandung bisa segera ditangani," kata Eko Suwanto.
Pada pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang belum bagus, akses infrastruktur jalan antar wilayah penting. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan rawan bencana di Gedangsari berbatasan dengan Gantiwarno, Wonogiri.
"Nah, ini jelas butuh kerjasama dengan Pemda Jawa Tengah. Bukan hanya bangun JJLS, tapi juga bekerjasama dengan Jawa Tengah bangun infrastrukturnya. Harapan kita, masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemda DIY selama 10 tahun terakhir dengan keistimewan yang dimiliki terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
"Skema pembangunan DIY dengan anggaran Rp 8,8 trilliun, masih belum mencukupi. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Sudah ada BKK untuk kelurahan, kita dorong optimalisasinya. Pembahasan dan pelaksanaan dana keistimewaan masih belum melibatkan masyarakat di tingkat pedukuhan atau kampung. Ke depan, Danais harus lebih jujur, transparan, terbuka dan partisipatif. Ingat lho, rakyat adalah pejuang keistimewan. Dulu rakyat turun jalan mendesak Pemerintah dan DPR lahirkan UU Keistimewaan. Jadi sepatutnya rakyat diajak bicara pembangunan keistimewaan termasuk dana keistimewaannya," papar Eko Suwanto.
Berkaitan dengan segera dilantiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Jokowi, DPRD DIY akan terus ajak masyarakat berpartisipasi, awasi proses pembangunan agar rakyat jadi subjek Keistimewaan DIY.
"Kita dorong ada Musrenbang Keistimewaan selaras dengan Musrenbang DIY untuk mermbangun dan membawa kesejahteran seluruh rakyat DIY," kata Eko Suwanto.
Jelang momen pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY disebutkan Pemda perlu memberi makna dengan kerja keras dan kerja cepat. "Situasi paska pandemi Covid-19 tidak perlu ada hal yang mewah saat sambut prosesi pelantikan. Kerja keras dan bekerja cepat hal yang lebih utama, bagaimana ke depan Pemda DIY bisa lebih banyak ciptakan peluang bekerja bagi masyarakat," tutupnya.
HUMAS DIY
