Belajar Tangani Permasalahan Tanah Kas Desa
Belajar Tangani Permasalahan Tanah Kas Desa
Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Kunjungan Kerja Ke Pemprov DIY
KEPATIHAN YOGYAKARTA (23/022012) pemda-diy.go,id - Kas Desa di Provinsi DIY merupakan tanah pemberian Kraton Ngayojakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sehingga dalam penggunaannyapun akan selalu mendapat persetujuan dari Gubernur DIY selaku Raja Ngayogjakarta. Karena kultur yang ada di Yogjakarta sangat di dihargai oleh masyarakat, maka permasalahan tanah kas desa di Yogjakarta selaludilesaikan dengan musyawarah.
Demikian dikatakan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY .Moedji Rahardjo,SH,M,Hum saat menerima kunjungan kerja DPRD Komisi A Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pracimosono, Rahu (22/02).
Sementara itu H Ricky Kurniawan .Lc. selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jabar, mengatakan Kunjungan kerja ke Provinsi DIY disamping Silahturahim, juga ingin melihat secara langsung dan belajar bagaiamana Provinsi DIY dalam menangani permasalahan tanah kas desa. Ungkapnya.
Dijawa barat mengenai permasalah tanah yang menyangkut asset pemerintahdaerah, sangat rumit dalam menyelesaikan contoh konkrit, Gedung sate yang menjadi Aikon dan kebanggaan Masyarakat Jawa Barat juga digugat oleh warga dan sampai saat ini belum bisa diselesaikan , jelas Ricky.
Dikatakan sejakzaman belanda di Yogyakarta mengenai tanah sudah di petakan, sehingga jika ada pihak-pihak yang mengklim tanah itu miliknya bisa di lihat dalam peta tersebut, kata Gubernur.
Memang ada permasalahan tanah diyogyakarta, namun kebanyakan masalah warisan yang ada di warga masyarakat, namun juga bisa cepat diselesaikan, pigur seorang Sultan di masyarakat masih sangat di hormati, dimana Sultan dalam mengelola tanah ground sultan juga memberi leluas kepada masyarakat untuk bisa di manfaatkan sebaik-baiknya.demikian juga tanah gruond Paku Alam.
Mengenai E-KTP menggunakan sestem saling membantu misalnya Kecamatan Kota sudah selesai mempergunakan alatnya kita alihkan ke kecamatan lain, demikian juga petugasnya jika sudah menggundang masyarakat hari itu juga harus selesai walupun harus kerja lebur hingga malam hari.mengenai Teknis E-KTP tidak beda jauh dengan Jawa Barat.
Hendar susilowati SH Kepala Biro Tapem Setda Provinsi DIY menambahkan,Kendala lain kadang Online dari Pusat sering putus jaringannya, ini juga memerlukan waktu untuk menuggu,mungkin karena beban bank data yang tidak kuat,untuk menampung data seluruh Indonesia ,sehingga terganggu onlinenya .
Apabila jawa barat ingin bantuan tenaga pemikir dan memang sudah ahlinya dibidang pertanahan bisa berkunjung ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , dimana sekolah tersebut satu-satunya sekolah pertanahan yang ada di Indonesiahanya diYogyakarta.(skm)
HUMAS
