Cari Masukan dari SKPD, DPD RI Kunker Ke Pemprov DIY
Cari Masukan dari SKPD, DPD RI Kunker Ke Pemprov DIY
KEPATIHAN YOGYAKARTA (30/04/2012) pemda-diy.go.id - Sebagai upaya penguatan lembaga kaitanya dalam efektivitas otonomi daerah, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY bisa lebih mengakomodasikan aspirasi daerah, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Paku Alam IX, saat menerima kunjungan kerja rombongan DPD RI, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (30/04).
Menurut pimpinan rombongan, GKR Hemas, kunjungan kerja para Anggota DPD RI dari Komite I, II dan II pada masa resesnya ke DIY ini, selain dalam rangka mencari masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DIY maupun Pemkab Pemkot. Juga dalam rangka ingin memperbaiki tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Pertanian serta RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal.
Salah satu anggota DPD RI asal DIY, Afnan Hadikusumo menjelaskan, jika sudah ada payung hukumnya, maka dalam menjalankan roda pembanguan di daerah akan bisa lancar dan diharapkan penanganan daerah tertinggal akan bisa teratasi.
Dalam pasal-pasal RUU tambahnya, jangan sampai terjadi tabrakan sehingga perlu masukan dari SKPD baik dari SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Masukan-masukan tersebut nantinya akan dibahas pada saat Raker DPD RI.
Lebih lnjut Sultan mengatakan, koordinasi yang dilakukan DPD RI dengan Pemprov DIY, memiliki fungsi untuk membangun kerjasama yang baik antara SKPD Provinsi DIY serta SKPD Kabupaten Kota dengan anggota DPD RI, supaya komunikasi bisa lancar hingga elemen yang ada di daerah .Sehingga program-program yang diusulkan SPKD di daerah bisa dibantu oleh DPD RI untuk dikoordinasikan denganpusat. Harapannya Gubernur aspirasi yang lahir dari SKPD Provinsi DIY maupun dari Kabupaten Kota bisa menjadi bahan materi untuk dibahas di tingkat pusat.
Dalam dialog berbagai masukan tambahan dari SPKD Kabupten mulai dari Kabupaten Sleman mengenai Kemiskinan yang data dari PPLS ada bedanya, karena data PPLS ada kelompoknya yaitu Kelompok I.II.III, semoga semua kelompok inibisa masuk dalamdata Jamkesmas. Sementara dari Kabupaten Bantul.Kolonprogo ,Gunung Kidul juga mengenai Panseta ( jalan pantai selatan jawa)yang duluistilahnya JJLS masih banyak kendala teruma mengenai dana membebasan tanah, disamping dari kota mengenai dana Pendidikan mohon juga di Bantu untuk memperjuangkan ke pusat.
Data yang lain sudah masuk dalam materi paparan Kepala Bapeda Provinsi DIY,Drs.Tavip Agus Rayanto.M.Si. beliau memaparkan matari program Perencanaan Pembanguan Provinsi DIY dengan jelas,lugas dan luas maknanya.Sehingga GKR Hemas sangat memahami apa yang memang sangat diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DIY.
GKR Hemas menambahkan untuk program Jampesal supaya dalam menyosialisasikan dengan jelas dan ada batasan anak ke berapa,? jangan sampai masyarakat kurang paham hingga menyikapi bahwa punya anak dapat bantuan dari pemerintah, sehingga program keluarga berencana tidak berhasil, maka perkembangan penduduk meningkattajam. (skm)
HUMAS
