02 Mei 2013
  Humas Berita,

DIY Luncurkan Database MDGs Dan P3BM Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

 

YOGYAKARTA (02/05/2013) jogjaprov.go.id. Program Pro Poor,Planning and Budgeting , Monitoring (P3BM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pengalokasian anggaran serta pemantauan yang lebih focus pada penyelesaian masalah kemiskinan multidimensi dengan menggunakan indicator MDGs yang tujuan akhirnya adalah percepatan pencapaian target-target MDGs.

Hal tersebut disampaikan Sekda DIY Drs.Icshanuri pada sosialisi Program Pro-Poor,Planning, Budgeting And monitoring (P3BM) dan Peluncuran Data Base MDGs (Mellenium Development Goals ) Dan Devinto P3BM Pemda DIY siang tadi (Kamis,02/05) di Gedung Pracimosono,Kepatihan,Yogyakarta yang juga dihadiri Direktur Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN / Bappenas.RI.

Tujuan diluncurkannya Database MDGs Dan P3BM Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disamping untuk memperkenalkan alat analisa P3BM dan rencana pelaksanaannya bagi para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dengan harapan dapat emmberi dukungan implementasi P3BM serta untuk mempublikasikanadanya system database MDGs yang sudah dibangun kepada stakeholder kunci dan dan masyarakat, yang dengan system ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan cepat capaian pembangunan pembangunan seperti MDGs Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan diluncurkannya program ini diharapkan para pemangku kebijakan DIY baik eksekutif,legislative, Universitas, perwakilan orsos dan LSM serta media, dapat memahami konsep dan alat-alat P3BM serta jenis-jenis dukungan yang dapat diberikan dalam P3BM serta terbangunnya system database MDGs dan Devinto di DIY yang menyediakan hasil analisa secara cepat, berkualitas dan dapat diakses secara online.

Sementara itu Direktur Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN / Bappenas.RI. yang diwakili Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat Miskin Ir. Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum mengatakan bahwa bagaimana aparat ditingkat daerah bisa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam mengisi database MDGs dan B3BM ini, karena program ini telah lama berjalan.Untuk itu kementerian PPN / Bappenas berkomitmen mendukung dan siap memfasilitasi daerah dalam mewujudkan database yang berkualitas tersebut.

Hal ini harus dilaksanakan dengan baik sebab untuk meningkatkan kualitas penganggaran pembangunan kita yang sesungguhnya. Katrena selama pihaknya turun ke daerah-daerah masih ditemukan dokumen dukumen perencanaan penganggaran daerah tersebut kualitasnya sangat menyedihkan bahkan kurang baik. Contohnya dokumen penganggaran tersebut tidak mempunyai prioritas yang jelas apa yang seharusnya kita prioritaskan dalam program tersebut, fokusnya tidak jelas, target sasarannya tidak jelas,, lokasinya tersebar dan lain-lain.

Padahal seharusnya menurut . Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum sebuah data base dokumen perencanaan target, sasaran dan prioritasnya seharusnya lebih focus. Dan ini sebenarnya dari dokumen tersebut akan menyelesaiakan seluruh permasalahan yang ada bukan saja masalah kemiskinan, tetapi semua program pembangunan yang ada di daerah.

Mudah-mudahan harapan Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat Miskin Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN / Bappenas.RI. dengan diluncurkannya databse MDGs dan P3BM ini aparat di daerah segera meningkatkan kualitasnya dan hal ini dapat dijadikan alat untuk kolaborasi antar pihak yang memang terlibat pada proses perencanaan penganggaran tersebut.

Bahkan Koordinator P3BM DR.Ega dalam paparannya menambahkan dengan database MDGs dan P3BM secara akurat berbagai permasalahan akan mudah diketahui baik kesulitan/permasalahannya maupun keberhasilannya akan terpantau sebagaimana telah kita coba di DIY ini beberapa indicator program pembangunan yang masih memerlukan penanganan serius seperti misalnya kasus kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi , Kasus penularan HIV Aids yang masih mendominasi di Kota Yogyakarta dan Bantul.

Contoh lain di Kabupaten Gunungkidul misalnya angka kemiskinan masih sangat tinggi, namun indicator kematian ibu dan bayi tidak tingggi apa sebabnya ?

Hal-hal seperti inilah dari database yang akurat tersebut dapat terpantau segala permasalahannya, dan penanganannya pun akan juga lebih cepat dan tapat sasarannya asal data basenya juga tepat.

Dalam kesempatan itu juga atas nama Mementerian PPN / Bappenas Ir. Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menyerahkan kenang-kenangan kepada Sekda DIY mewakili pemerintah DIY karena DIY merupakan menempati urutan ke 4 terbaik dalam mengimplementasikan P3BM setelah Gorontalo, Jawa Barat dan Banten. (Kar)

HUMAS DIY

Bagaimana kualitas berita ini: