DIY-UGM Sinergikan Program Pembangunan Desa Melalui KKN Terkonsolidasi
Yogyakarta (24/01/2023) jogjaprov.go.id – Niat UGM untuk melaksanakan program KKN yang terkonsolidasi dengan program-program pemerintah, mendapat dukungan penuh dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Apalagi saat ini, DIY lebih menitikberatkan pembangunan dari titik terbawah, yaitu pedesaan.
Dukungan disampaikan Sri Sultan pada Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K)., Ph.D dan tim yang datang beraudiensi pada Selasa (24/01) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Sebagai kampus kebanggaan DIY, UGM didorong untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dengan lebih nyata. Ada beberapa fokus dan arahan dari Sri Sultan agar universitas mampu membantu desa. Desa membutuhkan pengetahuan soal tata kelola yang akuntabel, bersih dan sebagainya. Oleh karena itu, UGM menginisiasi program ini sebagai bagian tanggung jawab dari universitas terhadap masyarakat.
“Kita lebih banyak ke pengembangan desa khususnya. Beliau (Sri Sultan) menginginkan supaya universitas mempunyai kontribusi yang nyata untuk pengembangan desa. Jadi melalui KKN apa yang dibutuhkan, dikembangkan di desa itu dapat dibantu universitas melalui tangan-tangan mahasiswa KKN dan kegiatan KKN,” jelas Ova.
Ova menjelaskan, masing-masing desa mempunyai permasalahan sendiri yang tidak bisa disamaratakan penanganannya. Oleh karena itu, UGM akan menyusun program KKN yang dikerjasamakan dengan Pemda DIY sehingga bisa mendapatkan sinkronisasi penanganan permasalahan.
“Kehadiran teman-teman KKN itu akan menjadi sebagai fasilitator Agent of Change, kemudian membuka mata dari penduduk setempat untuk mungkin mengembangkan entah itu UMKM-nya atau apapun kegiatan-kegiatan produktif,” kata Ova.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si. menambahkan, program KKN ini selain menggandeng Pemda DIY, juga akan menggandeng perguruan-perguruan tinggi lain di DIY. Model kolaborasi ini nantinya akan banyak menangani penanggulangan kemiskinan, program-program digitalisasi dan segala yang dibutuhkan desa.
Ari mengungkapkan, banyak perguruan tinggi di DIY yang memiliki program KKN. Biasa program ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik. Sehingga, UGM mencoba merancang program KKN yang saling terhubung dengan perguruan tinggi lain dan pemerintah.
Konsolidasi program KKN ini diharapkan mampu menyelaraskan agenda-agenda pemerintah dengan berbagai perguruan tinggi. Hal ini sebagai wujud nyata atas kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat. Selama ini, masing-masing perguruan tinggi sudah melakukan KKN, dan berjalan baik. Namun, hasil maksimal akan didapat jika semua terkonsolidasi dengan baik. Kerentanan di bidang ekonomi, di bidang pengangguran, kemiskinan atau kebencanaan, akan mampu ditangani dengan konsolidasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Dulu perguruan tinggi membuat KKN sendiri-sendiri, nah kita ingin membuat KKN yang terkonsolidasi antara masing-masing perguruan tinggi dan Pemda. Dengan begitu nanti agenda untuk mengerjakan secara fokus itu digarap bareng-bareng, sehingga bisa terukur. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita, kita akan nanti inisiatif mengumpulkan teman-teman perguruan tinggi,” terangnya.
Program dari Pemda dan universitas akan disambungkan karena desa mempunyai resource dan RPJM Desa. Pun dengan provinsi dan kabupaten. Sehingga apabila berjalan sendiri-sendiri tidak akan efektif. Untuk itu Ari dan tim akan segera menggarap hajat ini bersama perguruan tinggi lainnya melalui kelas sharing sebagai awal.
“Mulai Februari ini akan kita uji cobakan, dan akhir Januari akan kita undang perguruan-perguruan tinggi untuk membuat desain. Memang secara informal sudah kami kontak, tetapi kami membutuhkan arahan dari Gubernur DIY dan kira-kira yang mau dipecahkan teka-teki soal prioritasnya apa. Misalnya kemiskinan, ekologi, konflik sosial seperti klitih dan lainnya,” imbuh Ari. (uk/ts)
Humas Pemda DIY
