DPRD Padang Pariaman, Sum-Bar Belajar Kiat Dapatkan WTP Di DIY
DPRD Padang Pariaman, Sum-Bar Belajar Kiat Dapatkan WTP Di DIY
YOGYAKARTA (14/06/2012) pemda-diy.go.id. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebuah penghargaan BPK-RI terhadap pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oelh Pemerintah Daerah bersama Dunia Usaha dan Masyarakat merupakankeinginan semua daerah, namun untuk mencapainyatidak semudah yang kita bayangkan, namun harus dilakukan kerja keras oleh semua unsur, baik SKPD bersama DPRD dan masyarakatnya
Sehubungan dengan hal tersebut Provinsi DIY selama 2 tahun berturut-turutyaitu tahun 2010, tahun 2011telahmendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan menjadi tujuan Rombongan Kunjungan KerjaPansus I DPRD Kabupaten Padang Pariamanyang dipimpin olehIr.Herizal Lazran bersama 10 orang anggotanya dan didampingi 3 orang dari sekretariat DPRD Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat yang diterima Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Drs.Tri Mulyono.MM mewakili Gubernur DIY di terima di gedung Pracimasana,Kepatihan,Yogyakarta.
Menurut Pimpinan Pansus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat Ir.Herizal Lazran bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah selain silaturahmi dan saling kerjasama juga ingin mendapatkan informasi secara langsung kiat-kiat Pemerintah Provinsi DIY untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sementara Kabupaten Padang Pariaman tahun ini belum bisa mendapatkannya atau masih Wajar DenganPengecualaian (WDP) saja.
Selain itu saat ini di Padang Pariaman sedang disusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) dan dari laporan tersebutbanyaknya ditemukan permasalahan di SKPD Kabupaten Padang Pariaman sehingga Kabupaten ini tidak mendapatkan WTP tetapi hanya WDP. Terkait dengan WTP ini tandasIr.Herizal Lazran Pansus I DPRD Padang Pariaman ingin belajar tentang WTP ini.
Sementara itu menanggapi dari tujuan kunjungan Kerja ini Gubernur DIY melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Biro Organisasi Provinsi DIY Drs.Tri Mulyono.MMmenyampaikan bahwa filosofi yang mendasari pembangunan daerahProvinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.
Hamemayu Hayuning Bawana, bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan antara sesame manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Ilahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya.
Bertitik tolak dari filosofi dasar tersebut tandas Gubernur DIY dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi DIY tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat pendidikan, Budaya dan daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masayarakat yang Maju, mandiri, dan Sejahtera.
Menyinggung diperolehnya WTP bagi DIY Gubernur DIY lebih lanjut mengatakan bahwasalah satu keberhasilan kinerja SKPD khususnya pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepeda Pemerintah Provinsi DIYB Tahun 2011 telah mearaih Opini WTP dari BPK karena LKPJ yang disajikan sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) serta cukup dalam pengungkapannya.
Asas umum keuangan daerah telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif. Efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Denganbelanja diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihannya.
Romongan Pansus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman setelah berdialog dengan jajaran pemerintah Provinsi DIY juga akan berkunjung ke Kota Yogyakartadengan maskud yang sama. (Kar)
HUMAS DIY
