Gubernur DIY Pimpin Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Pilpres 2014 Di Alun-alun Utara Yogyakarta
Sultan HB X: Pemerintah DIY menolak keras terhadap aksi-aksai kekerasan dan kriminalitas yang merongrong kewibawaan Pemerintah dan itu wajib ditindak tegas.
YOGYAKARTA(18/6/2014) portal.jogjaprov.go.id. Prediksi yang berpotensi timbul bentrok Masa perlu diantisipasi dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden mendatang terutama saat kampanye, misalnya perusakan atribut Partai/Posko, maupun failitas umum, intimidasi dan penganiayaan terhadap penyelenggara Pemilu, Money politik, Black Campaign, adanya pemilih ganda , penggelembungan hasil suara, unjuk rasa atau pun konflik petugas di lingkungan KPU harus menjadi atensi yang perlu diambil langkah-langkah antisipatif untuk ditindaklanjuti.
Penegasan demikian disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu Pilpres 2014 sore tadi (Rabu,16/6) di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta yang dihadiri Ketua DPRD DIY Kapolda DIY .Dan Rem 072 Pamungkas dan Anggota Forkompimda DIY lainnya.
Menurut Kabid Humas Polda DIY Hj.Anny Pudjiastuti. Bahwa tahap inti penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I terjadwal selama 127 hari dengan jadwal tahap kampanye mulai tanggal 4 juni hingga 5 Juli 2014 selama 32 hari dengan kekuatan 4.923 orang. Tahap pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 personil /kekuatan yang disiapkan 6.564 orang, Tahap penghitungan suara dan rekap suara selama 16 hari dari tanggal,10 hingga 2 juli 2014 sebanyak 1.641 orang, Tahap Penetapan dan pengumuman Pilpres tanggal 9 sampai dengan 24 Agustus 2014 sebanyak 1.641 orang dan Tahap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 19 Oktober 2014 dengan kekuatan 1.231 orang.
Sedangkan jumlah TPS yang ada di DIY berjumlah 8.348 TPS dengan perincian di Kota Yogyakarta berjumlah 778 TPS, Sleman 2.390 TPS,Bantul 2.295 TPS,Kulonprogo 987 TPS dan Gunungkidul berjumlah 1.898 TPS.
Lebih lanjut Gubernur DIY menyinggung akhir-akhir ini banyak kejadian menonjol baik bernuansa Politis, motif ekonomi ataupun kriminalitas bila dicermati baik langsung atau tidak langasung selalu berusaha memancing keributan dan membuat kekacauan yang dipicu oleh berbagai motif, baik isu agama, politik, maupun isu-isu yang bernuansa perbedaan dan kesenjangan minoritas. Hal ini Sultan sangat bertentangan dengan norma-norma hokum, agama, bahkan norma adat yang kita junjung tinggi. Untuk itu Pemerintah DIY menolak keras terhadap aksi-aksai tersebut. Perilaku kekerasan dan kriminalitas yang merongrong kewibawaan Pememrintah wajib ditindak tegas. Dan perlu digaris bawahi lanjut Sulktan HB X , bahwa Aparat Keamanan POLRI yang dibantu TNI dan Instansi terkait adalah representasi Negara yang harus kuat dan tidak boleh berpihak. Sebagai representasi Negara, Aparat keamanan mempunyai wewenang penuh untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan yang menganacam jiwa-raga, harta-benda dan Hak Azasi Manusia.
Mengakhiri sambutannya Gubernur DIY Sri Sultan HB X menginstruksikan kepada jajaran POLRI dan TNI selama Pemilu:
- Tetap jaga Sinergitas dan Netralitas TNI/POLRI dam Pam Pilpres 2014.
- Setiap pergeseran logistic Pemilu , khususnya Dokumen Pemilu harus didukung dan dikawal oleh aparat keamanan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya.
- Rumuskan pola pengamanan TPS berdasarkan criteria TPS dengan memperhatikan jumlah personel kebutuhan dan kakerda pergeseran/pendidtribusian logistic Pemilu khususnya dokumen Pilpres 2014.
- Petakan kembali daerah rawan dan bentuk kerawanannya secara tajam oleh satuan wilayah setempat.
- Evaluasi peran petugas penghubung dan tingkatkan peran fungsi intelijen di kewilayahan.
- Antiasipasi/cegah terjadinya perusakan alat peraga Capres /Cawapres, kampanye hitam, Pembunuhan Karakter, serta aksai-akasi intimidasi, terror , ancaman, dan bentuk kekerasan politik lainnya, maupun konflik internal Parpol yang dapat memunculkan konflik antar masa pendukung/simpatisan maupun relawan.
- Laksanakan OPS Cipta kondisi/Razia dengan libatkan kekuatan besar dengan sasaran Senpi/Sajam, Miras, dan barang berbahaya sebagai cara bertindak yang efektif dalam antisipasi bentrok massa dan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu secara bersinergi antar instansi yang berwenang.
- Lakukan terus langkah prevemtif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hokum dan instruksi
- Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi antar aparat keamanan lainnya, penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pada Pilpres 2014.
Dalam Apel Gelar Pasukan tersebut turut disiapkan berbagai kendaraan dari kendaraan penghalau masa sampai kendaraan roda dua (kar/skm)
HUMAS DIY
