Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Bekali Karbol DIY Olah Pikir Dan Wawasan Negara Kepulauan
Gubernur Hamengku Buwono X Bekali Karbol DIY Olah Pikir Dan Wawasan Negara Kepulauan
SLEMAN,(2/6/2012) pemda-diy.go.id, - Membicarakan Indonesia dengan melupakan perhatian pada pulau dan lautan, sesungguhnya berlawanan dengan keadaan sebenarnya, ini disadari bahwa konvensi kelautan nusantara adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, bagi Negara kepulauan, laut ibarat mata telinga, sekaligus sumber pengharapan akan masa depan yang lebih baik, maka yang perlu mendapatkan perhatian seharusnya bagaimana memanfaatkan laut demi kesejahteraan rakyat, keadilan dan perdamaian
Hal demikian dikemukan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Keynote speakernya yang ber tajuk Implementasi Visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan pada Seminar Nasional Pertahanan, dalam rangka memperingati Hari Bhakti TNI AU ke 65, di gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, sabtu (02/06) dihadapan perwira muda TNI, anggota forum komunikasi, taruna AAU (Karbol), mahasiswa dan pelajar,
Dikatakan Sultan Hamengku Buwono X bahwa Konsep wawasan bahari yang diperjuangkan sejak 1957 lewat deklarasi Juanda, akirnya diakui dunia dengan batas wilayah territorial laut 12 mil yang seharusnya hanya 3 mil, dari garis pantai terluar kepulauan Indonesia saat air laut surut, dan zona ekonomi eklusif 200 mil dari wilayah territorial Indonesia, dengan diterimanya konvensi hukum laut PBB tahun 1982, memantapkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia,
lebih lanjut Gubernur DIY menambahkan , bahwa semua itu memperlihatkan adanya upaya untuk meneguhkan kesadaran sebagai Bangsa dan Negara maritim sebagai menempatkan laut sebagai yang utama, dan memegang peran sentral peran itu sudah diakui kebenaranya, dalam sejarah peradaban bangsa, dalam kenyataanya tidak diikuti kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pembangunan bermatra kelauatan, juga dalam bentuk memperkuat peningkatan kapasitas ankatan laut yang memadai, untuk merealisaikan klaim sebagai Negara kepulauan tersebut, apalagi untuk mewujudkan kejayaan Negara maritim yang unggul, mampu menguasai wilayah laut kita sendiri, pada masa lalu Indonesia adalah Negara besar yang disegani dikawasan asia, bahkan mungkin diseluruh dunia,
Pengalaman sejarah menunjukan bahwa kota pelabuhan harus didukung oleh hasil pertanian yang menjadi komoditas unggul dari wilayah pedalaman, dimasa kini ketangguahan agrarian dan maritime yang modern adalah pilar utama kejayaan sebuah Negara maritime, Kejayaan tersebut seakan tertutup oleh potret kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia, kecintaan terhadap laut juga semakin dangkal, ini terjadi karena belum adanya visi yang jelas, sehingga laut diposisikan sebagai halaman belakang, sehingga pertahanan laut kadang terabaikan.
Paradigma baru organisasi tempur sebenarnya lebih pada pasukan campuran, dari ketiga unsur, AD,AL,AU, dan dipimpin oleh Panglima Komando gabungan, untuk komando wilayah pertahanan tertentu, jadi bagaimana menggunakan ketiga angkatan dalam sistim pertahan yang tepat, sehingga kalau terjadi perubahan foundamental dengan lompatan paradigmatic berubah harapan akan menjadi jaminan sisitem building sub stansibilitas NKRI dimasa depan. tandasnya.
Demikian pula, Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI, Bambang Samoedro, S.Sos dalam sambutannya pada seminar yang bertema Konsep Pertahanan Negara Kepulauan dalam menghadapi Peperangan Asimetris mengatakan, bahwa Deklarasi Juanda 1957 dan unclos 1982 menempatkan Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan luas wilayah laut 5,2 Km2 terdiri atas teritoriral dan wilayah zone ekonomi eklusif Indonesia (ZEEI), hal ini menjadikan Indonesia Negara maritime dan daratan terbesar didunia, disamping posisi yang setrategis, pada saat yang sama terdapat pula aspek-aspek ancaman bagi kedaulatan RI, baik ancaman bersenjata, maupun ancaman Asimetris, yang berdimensi ideologi, politik sosial dan budaya, teknologi dan informasi.
Seminar Nasional Pertahana ini juga menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Sekjen Kementrian Pertahanan RI, Marsdya TNI Eris Haryanto,MA, Pangdam IV/Diponegoro Majen TNI Ir. Mulhom Asyrof, Pangkohanudnas Marsda TNI JFP Sitompul, Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, SH. MHum, dan Prof,Achmad Charris Zubair, dosen filsafat UGM. (ip)
Humas
