HPKN, Momen Pengingat Perjuangan Sepanjang Masa
Yogyakarta (03/03/2023) jogjaprov.go.id - Penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Nasional (HPKN) diharapkan bisa terus menjadi lentera pengingat bagi masyarakat Indonesia dari seluruh generasi. Hari di mana peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto pada program talkshow Obrolan Pagi di RB TV pada Jum’at (03/03). Pada talkshow yang membahas pentingnya HPKN sebagai simbol semangat Indonesia Berdaulat ini hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi.
Eko menyatakan, dirinya mewakili segenap DPRD DIY mengucapkan terima kasih atas peresmian Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah menghargai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan menetapkan tanggal yang serupa pula sebagai HPKN.
“Yang utama dari Keppres itu adalah bagaimana Pemda DIY menindaklanjuti dengan kerja-kerja politik. Yang pertama, untuk menanamkan rasa cinta pada negara. Kedua, menanamkan semangat kebangsaan, semangat patriotisme, nasionalisme, yang secara eksplisit melambangkan semangat pantang menyerah, semangat rela berkorban untuk Indonesia,” imbuh Eko.
Eko mengatakan, HKPN menjadi sebuah momen yang harus dipergunakan sebaik mungkin demi menyulut api nasionalisme dari hati penduduk negeri. Demi mencapai hal tersebut, ia pun mengusulkan dibentuknya beberapa perwujudan aksi apresiasi. Di antaranya adalah pembuatan museum sebagai pengabadian bukti-bukti sejarah, film dokumenter sebagai karya visual yang mampu ber-adaptasi dalam zaman globalisasi, serta festival sejarah untuk komunitas.
“Sehingga pada 1 Maret itu adalah penegakan, penentuan dari komitmen Jogja untuk Indonesia. Dan tantangan hari ini adalah bagaimana Jogja menjadi pelopor untuk kita makin tresno kepada Indonesia, bersama menjaga Indonesia agar tidak diganggu oleh penjajah lagi,” ujar Eko.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan, peristiwa Serangan Umum 1 Maret merupakan salah satu tonggak dalam rangkaian sejarah panjang yang bisa diruntut sampai kepada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semua rangkaian sejarah tersebut merupakan satu keseluruhan sejarah kedaulatan Indonesia, yang berarti hal-hal yang terjadi di dalam proses tersebut merupakan pencapaian kolektif Republik Indonesia.
“Hari penegakan kedaulatan negara ini ketika ditetapkan hari besar, walaupun pengusungnya DIY, tapi itu bukan hanya milik DIY tapi milik Indonesia. Dan kolaborasi juga pemahaman persepsi dengan teman-teman di luar DIY, menjadi bagian yang penting,” tutur Dian.
Dia mengungkapkan, saat ini Dinas Kebudayaan DIY juga masih menggalakkan riset guna melengkapi data-data yang masih berlubang terkait dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Eksplorasi yang demikian sangat penting untuk dilakukan guna menceritakan peristiwa sejarah secara lurus.
“Jika riset tersebut sudah mencukupi, maka akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yang berupa presentasi atas pengartian narasi yang sudah diambil sebelumnya. Banyak hal yang nanti bisa kita lakukan dan banyak hal yang nanti bisa kita sumbangkan untuk generasi penerus,” imbuhnya.
Visualisasi sejarah juga tidak luput dipertimbangkan. Menurut Dian, pengandaian saja tidak akan cukup untuk menangkap esensi penuh dari sebuah peristiwa di masa lalu. Karena itu, Dinas Kebudayaan DIY menyiapkan berbagai event dalam rangka HKPN. Selain dari usulan aksi apresiasi, salah satu rangkaian acara peringatan HKPN adalah Jambore Kesejarahan pada tanggal 4-5 Maret 2023 mendatang.
“Peringatan HPKN ini diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang tangguh pantang menyerah rela berkorban untuk mengantisipasi budaya instan saat ini. Kemudian soal kedaulatan, masih banyak tantangan, kita ingin ke depan Indonesia adalah negara yang berdaulat, berdaulat secara politik, berdaulat secara budaya, berdaulat secara ekonomi, dan sebagainya,” tutup Dian. (Ad/Rt/Uk)
HUMAS DIY
