Implementasi Desentralisasi Otda Dalam Rangka Memperingati Hari Otda Tahun 2013
YOGYAKARTA (22/04/2013) portal.jogjaprov.go.- Dalam rangka membangkitkan komitmen Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah dituntut untuk dapat meneruskan program dan strategis pembangunan yang inklusif, merata, adil bagi seluruh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakara sebagai daerah otonomi yang istimewa.
Hal itu disampaikan Drs. Ichsanuri Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, saat memberi sambutan pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,Tahun 2013, di Grage Jogja Hotel, Senin ( 22/04)
Sementara itu Muji Rahardjo.SH.M.Hum Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, melaporkan bahwa kegiatan Rakerda ini dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah Tahun 2013, dengan tujuan agar Otonomi Daerah ini bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Rakerda yang membahas Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah ini pesertanya dari Kabupaten/Kota se DIY, serta Instansi terkait Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, berjumlah 60 orang.
Ditambahkan Sekretaris Daerah DIY, saat ini yang mendapat perhatian adalah persoalan kebijakan otonomi daerah, yang membawa perubahan, terutama hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pemberian kewenangan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota didasarkan pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, ungkap Sekda.
Tujuan otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segi kehidupan dan penghidupan, dimana pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi membangun daerahnya.
Di Indonesia implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum berjalan optimal, sehingga tujuan kebijakan belum dapat terwujudkan. Seiring dinamika sosial politik dan ekonomi yang berkembang di Indonesia, perlu ditekankan pada kualitas pimpinan yang efektif dan bertanggungjawab, sinerginitas disemua stakeholder, serta dukungan dari berbagai elemen untuk mensukseskan pembangunan.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber antara lain Dr Komiasih, Direktur UP I. Direktorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. dan Drs. Agus Tavip Rayanto, M.Si. Kepala Bappeda DIY. (skm)
HUMAS DIY
