Jemput Indonesia Emas 2045, Indonesia Bebas Stunting
Yogyakarta (12/05/2022) jogjaprov.go.id – “Kita jemput Indonesia Emas 2045 dimana akan hadir mayoritas penduduknya berusia muda, produktif, kompetitif, dan inovatif,” hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko, saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak.
Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X didampingi Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin, S.H., MM. dan Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie turut menghadiri kegiatan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (12/05).
Apel Siaga ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai tuan rumah. Dihadiri secara langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K), Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia hadir secara daring.
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Pusat dalam laporan pelaksanaan Apel Siaga dengan tema TPK Nusantara Bergerak hari ini menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya apel siaga kali ini adalah untuk menumbuhkan semangat kepada para pendamping keluarga dalam melakukan pendampingan kepada calon-calon keluarga dan keluarga secara masif sebagai ikhtiar untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Sukaryo melaporkan, saat ini telah terbentuk 200 ribu TPK atau 600 ribu personil dengan komposisi bidan, tim Penggerak PKK dan para Kader KB (Keluarga Berencana) yang selama ini berjuang mensukseskan Program Pendidikan di Indonesia.
“Mereka telah siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga Indonesia untuk mencegah kelahiran stunting baru melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitasi program bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia,” ungkap Sukaryo.
Program percepatan penurunan stunting melibatkan komitmen bersama antar Kementerian/Lembaga agar bisa tepat pada sasaran. Selain pembacaan ikrar TPK oleh kader KB, bidan dan Kader PKK. Pada apel ini dibacakan pula ikrar Camat dan KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai wujud komitmen bersama antar lembaga.
Adapun Deputi III Kemenko PMK, drg. Agus Suprapto, M.Kes. mewakili Menko PMK menyampaikan, dalam program percepatan penurunan stunting di Indonesia, desa menjadi subjek dan motornya Tim Pendamping Keluarga. TPK merupakan aktor penting yang harus bergerak untuk bisa menyelesaikan masalah stunting di Indonesia sehingga pada Tahun 2024 tercapai 14%.
“Permasalahan stunting menjadi tantangan kita bersama, secara global kita berada pada urutan 115 dari 151 negara di dunia, oleh karena itu Bapak Menko PMK juga menyampaikan pesan bahwa perlu adanya komitmen pimpinan mulai dari tingkat Pusat hingga ke Desa bahkan di tingkat keluarga, ini adalah komitmen penting kita bersama untuk menyelesaikan masalah stunting,” ungkapnya.
Melalui penguatan dan pemberian TPK di desa dan kelurahan sebagai ujung tombak upaya percepatan penurunan stunting, Agus mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan kelembagaan TPK yang telah dibentuk, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari Tim Pendamping Keluarga melalui dukungan sarana dan prasarana dan pembiayaan kegiatan Tim Pendamping Keluarga.
Sementara Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku ALam X menyampaikan laporan bahwa percepatan penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ditindaklanjuti melalui keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/Tim/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Berdasarkan keputusan Gubernur itu kami telah membentuk 1.852 tim yang terdiri dari bidan, kader Keluarga Berencana, tim penggerak PKK dan lain sebagainya stakeholder terkait, kemudian juga perangkat-perangkat telah kami siapkan ” tutur Sri Paduka.
“Ada tiga perangkat penting yang kami siapkan yaitu, pertama adalah dengan sasaran ibu hamil, bayi, dan balita, kami menggunakan perangkat elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau PPGBM, kemudian yang kedua, dengan sasaran calon pengantin, kami menggunakan elektronik siap menikah dan hamil atau ElSiMil, kemudian yang terakhir untuk sasaran remaja, kami menggunakan MobScreen Penjarkes atau Mobile Screening Penjaringan Kesehatan, dan alhamdulillah sudah terbentuk di seluruh tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa-Desa,” jelas Sri Paduka.
Disampaikan pula oleh Sri Paduka, bahwa pada Tahun 2022 ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki, memilih kemudian verifikasi validasi 92 desa sebagai lokus untuk intervensi stunting, yakni terdapat 18 desa di Wilayah Kota, 34 desa di Kabupaten Bantul, 10 desa di Kabupaten Kulon Progo, 20 desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 10 desa di Kabupaten Sleman.
“Total 92 desa sebagai lokus untuk intervensi stunting, untuk itu kami mohon doanya agar penanganan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,” tutur Sri Paduka menutup laporannya.
Adapun di akhir acara, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI menyampaikan kesimpulan bahwa dalam program percepatan penurunan stunting yang paling penting adalah kontrol. “Tujuan kami, kita jemput Indonesia Emas 2045, di mana penduduknya berusia muda tapi produktif, kompetitif dan inovatif bukan sebaliknya, mari kita bekerja keras dan saling belajar dari daerah-daerah lain yang bisa kita tiru,” ucapnya di akhir acara. (fk)
HUMAS PEMDA DIY
