Kepemimpinan Kewirausahaan dan Good Governance Wajib Selaras
Yogyakarta (07/07/2023) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merasa, model kepemimpinan kewirausahaan tepat untuk mengantisipasi dinamika perubahan di berbagai bidang, khususnya dalam tata kelola pemerintahan, diiringi dengan implementasi good governance. Keselarasan implementasi antara model kepemimpinan kewirausahaan dan good governance ini pun menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan bertanggung jawab.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono menyampaikan hal tersebut, saat membacakan keynote speech Gubernur DIY mengenai ‘Integrasi Kepemimpinan Kewirausahaan dan Prinsip Good Governance’ dalam Ceramah Umum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2023 Pemerintah Daerah DIY pada Jumat (07/07). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta kegiatan tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Kewirausahaan untuk Kemuliaan Martabat Manusia".
“Dua konsep ini (kepemimpinan kewirausahaan dan good governance) bersifat saling terkait, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan inovatif. Kepemimpinan kewirausahaan mencerminkan semangat kewirausahaan, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan, sedangkan good governance menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujar Beny.
Beny memaparkan, terdapat berbagai saling keterkaitan antara kepemimpinan kewirausahaan dan good governance antara lain yakni inovasi dan kreativitas, peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Pada inovasi dan kreativitas, kepemimpinan kewirausahaan mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengatasi masalah-masalah kompleks dalam pemerintahan. Kepemimpinan yang inovatif juga mampu mengenali peluang-peluang baru, mengadaptasi teknologi, dan pendekatan terbaru, serta menciptakan solusi-solusi yang efektif dan efisien.
Sementara, dalam peningkatan efisiensi, Sekda DIY mengungkapkan, kepemimpinan kewirausahaan berfokus pada pencapaian hasil dan efisiensi. Dalam pemerintahan, hal tersebut berarti mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya publik.
“Pada transparansi dan akuntabilitas, pemimpin kewirausahaan yang sukses memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil yang dicapai. Dalam good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dijalankan untuk kepentingan publik,” jelas Beny.
Adapun terkait keterlibatan masyarakat, dikatakan Beny, kepemimpinan kewirausahaan mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip good governance yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dan inklusif. “Apabila berbagai upaya di atas dapat benar-benar diimplementasikan, dapat dipastikan akan menghasilkan berbagai implikasi positif,” kata Beny.
Lebih lanjut, Beny pun menyebutkan beberapa implikasi positif dari keselarasan implementasi kepemimpinan kewirausahaan dan good governance. Implikasi positif tersebut diantaranya meliputi peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, dan penguatan reputasi pemerintah.
Terkait peningkatan kualitas layanan publik, Beny menuturkan keselarasan antara kepemimpinan kewirausahaan dan good governance akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat, dimana pemimpin yang inovatif akan menemukan cara-cara baru untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan relevan bagi masyarakat. Sementara terkait pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, penerapan kepemimpinan kewirausahaan dalam good governance akan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada implikasi positif peningkatan daya saing, diutarakan Beny, pemimpin kewirausahaan yang berorientasi pada inovasi akan meningkatkan daya saing dan relevansi pemerintahan dalam menghadapi tantangan global. Adapun pada implikasi positif penguatan reputasi pemerintah, kepemimpinan kewirausahaan yang sukses dan tata kelola yang baik akan meningkatkan reputasi pemerintahan dalam skala nasional dan internasional.
“Penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan kewirausahaan dalam good governance akan meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing pemerintahan dalam menghadapi tantangan masa depan. Upaya untuk mencapai keselarasan ini, memerlukan komitmen dari para pemimpin dan aktor-aktor terkait, dalam mewujudkan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutur Beny.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno yang hadir secara daring, menyampaikan ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan. Menteri Sandiaga mengatakan, dalam menuju era Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia harus melalui era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). “Era VUCA ini tentunya harus kita sikapi dengan entrepreneurial leadership. Bagaimana kepemimpinan bisa menginspirasi sehingga era VUCA ini kita ubah dari sebuah tantangan menjadi peluang,” ujar Menteri Sandiaga.
Diungkapkan Menteri Sandiaga, ekonomi kreatif Indonesia telah masuk ketiga besar dunia dari sisi presentasenya terhadap PDB. Ekonomi kreatif Indonesia menyusul Amerika dan Korea Selatan, di posisi ketiga dengan persentase kontribusi sebesar 7,8%, terhadap PDB dari 17 subsektor ekonomi kreatif.
“Karena itu kita harus gunakan, bagaimana bonus demografi kita, yang dipimpin oleh generasi pemimpin muda, seperti Bapak/Ibu sekalian, menjadi agen-agen pembangunan. Dengan 5 kriteria penting yang harus kita pupuk,” ucap Menteri Sandiaga.
Menteri Sandiaga mengatakan, lima kriteria penting tersebut yaitu inovatif, adaptif, dan kolaboratif, berani mengambil risiko, menjaga relasi, memiliki dan mengasah soft skills, dan prinsip 4as. “Pertama, inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Bagaimana pemimpin ke depan mengadopsi kepemimpinan kewirausahaan dengan berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Yang kedua berani mengambil risiko. Kepemimpinan kewirausahaan selalu berani mengambil risiko karena resiko ini harus kita ambil jika kita ingin mendapatkan kemajuan. Semuanya berkaitan dengan risiko yang terkalkulasi dengan baik demi kemajuan,” papar Menteri Sandiaga.
Disampaikan Menteri Sandiaga, menjalin relasi dan networking penting dilakukan pemimpin dan sangat menampilkan sisi kepemimpinan dalam kewirausahaan. “Kriteria yang terpenting adalah menjalin relasi dan networking. Bagaimana birokrat-birokrat ini punya banyak teman,” jelas Menteri Sandiaga.
Menteri Sandiaga pun menuturkan, memiliki dan mengasah soft skills juga penting karena keterampilan terus dibutuhkan dalam melalui era VUCA. Demikian pula dengan memupuk prinsip kerja 4as.
“Etos kerja 4as ini adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Berikan yang terbaik secara totalitas, sisanya serahkan kepada yang di atas. Jika ingin mencari birokat yang sukses, kita harus mampu untuk bekerja secara ikhlas. Harus bisa menghadapi tuntutan zaman, di mana sektor pelayanan publik diharapkan menjadi panutan,” jelas Menteri Sandiaga. (Han/Rd/Cbs)
Humas Pemda DIY
