Detail Berita

16 Jul 2024

Kesehatan Ibu dan Anak, Tanggung Jawab Bersama Lintas Sektor

Yogyakarta (15/07/2024) jogjaprov.go.id - Pada Juni 2024, telah dilaksanakan Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Hasil sementara menunjukkan jumlah balita yang diukur di DIY sebanyak 99,84% dengan prevalensi balita stunting sebesar 10,95% dan balita bermasalah gizi sebesar 42,87%. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti bersama lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, saat membacakan saat membacakan sambutan pada Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak, Masalah Gizi (Stunting), dan Penguatan Program Imunisasi pada Senin (15/07) di Hotel Grand Rohan Jogja, Yogyakarta. Sri Paduka menyebut, Imunisasi menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti cost effective dalam  menurunkan angka kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

“Di DIY, berdasar hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 7,2% bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram dan 28,7% bayi lahir pendek. Masalah ini akan berlanjut pada masa balita, yang terlihat pada kondisi prevalensi balita bermasalah gizi seperti stunting sebesar 18%, wasting 7,1%, dan underweight 3,4%,” ungkap Sri Paduka. 

Sri Paduka mengatakan, bahwa respon imunisasi harus dilakukan berupa pemberian imunisasi tambahan untuk mencapai kekebalan individu dan komunitas secara cepat hingga memutus mata rantai penularan. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang akan dilaksanakan serentak di 27 provinsi termasuk DIY  merupakan bentuk respon imunisasi terhadap KLB Polio di Indonesia.

Sri Paduka pun menyampaikan, saat ini DIY juga menjadi salah satu provinsi yang akan memulai melaksanakan imunisasi Japanese Encephalitis. Pemberian imunisasi JE diberikan kepada 3 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Bali pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 dan DIY pada tahun 2024. 

“Untuk kita, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi secara holistik dan integratif  antara pemerintah dengan pemangku kepentingan. Kerjasama multisektoral mulai dari pusat, daerah, dan desa memegang peran penting,” kata Sri Paduka. 

Sri Paduka turut menegaskan, semangat Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) No One Left Behind, merupakan roda penggerak agar tercipta kesetaraan antar wilayah. Hal ini sebagai bentuk upaya perbaikan kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, dan penguatan imunisasi. 

“Melalui kegiatan ini semoga  terpetakan masalah, hambatan, dan tantangan sehingga melahirkan solusi dan menguatkan komitmen,  sinergi, dan kolaborasi multisektoral dalam perbaikan kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, dan penguatan imunisasi di DIY,” harap Sri Paduka. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie menyampaikan, selain berkaitan dengan kondisi kesehatan pada masa balita, stunting juga berkaitan dengan status kesehatan ibu pada saat hamil. Deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil, balita dan calon pengantin diharapkan dapat menjadi langkah penapisan pertama di tingkat masyarakat yang dilaksanakan melalui Posyandu. 

“Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas hingga Desa untuk dapat menyisir seluruh sasaran. Melalui gerakan ini diharapkan 100% sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan berupa deteksi dini dan edukasi, serta intervensi bagi ibu hamil, balita dan catin bermasalah gizi dalam rangka mencegah munculnya kasus stunting baru,” kata Pembajun. (ham/yd/wpt) 

Humas Pemda DIY