Ketahanan Masyarakat, Kunci Penentuan Zonasi COVID-19
Yogyakarta (15/02/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan kepada segenap Bupati/Walikota untuk memperkuat ketahanan masyarakat wilayah RT/desa melalui penguatan komunikasi dengan aparat desa. “Ini menyangkut zonasi, ada merah, oranye, kuning, dan hijau, kan akan berubah setiap hari, yang dijadikan patokan zonasi per wilayah itu berdasar data terakhir. Oleh karenanya, kami beri ruang untuk kabupaten/kota, kalau menentukan zonasi itu, lurah bisa berkoordinasi dengan babinsa dan babinkamtibmas,” tutur Sri Sultan, Senin (15/02).
Pernyataan yang disampaikan pada Rakor PPKM Mikro di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi di satuan wilayah terkecil akan jumlah penambahan pasien positif, sembuh, maupun meninggal dunia. Sri Sultan juga berharap agar tak hanya zona merah dan oranye saja yang dimasukkan dalam laporan harian, melainkan juga zonasi kuning dan hijau.
Berdasarkan data yang disampaikan pada rapat tersebut, Rukun Tetangga (RT) di semua wilayah DIY cenderung tidak ada zona merah. Data tersebut masih terus berkembang di tiga wilayah sesuai dengan pergerakan terbaru di lapangan. Meski demikian, data zonasi untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman telah diketahui.
Kedua kabupaten tersebut tidak terdapat RT yang berada di kawasan zona merah COVID-19, namun masing-masing terdapat 1 wilayah RT yang masuk ke kawasan zona oranye. Untuk wilayah Kabupaten Bantul, terdapat 715 RT yang masuk zona kuning dan 5.279 RT yang masuk zona hijau. Total RT yang telah terdata sejumlah 5.995 RT. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sleman, terdapat 552 RT yang masuk zona kuning dan 6861 RT yang masuk zona hijau dengan total jumlah terdata sebanyak 7.414 RT.
Pada kesempatan tersebut, Sri Sultan juga menghaturkan terima kasih kepada Bupati/Walikota dan segenap jajaran, mengingat penambahan kasus positif di DIY selama beberapa hari terkahir cenderung menurun. “Saat melakukan rapat dengan Menko Perekonomian RI pada Sabtu (13/02) lalu, dikatakan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) untuk DIY berada di angka 59 persen, masih di bawah angka maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 60%. Di samping itu, jumlah penambahan pasien positifnya lebih kecil daripada jumlah pasien yang sembuh,” ungkap Ngarsa Dalem.
Meski demikian, penurunan jumlah pasien positif DIY dalam beberapa hari terakhir juga dipengaruhi jumlah sampel yang dites. “Periodisasi tes memang naik turun, karena kita menyediakan alat tes harus pengadaan dari Jakarta. Namun kota (Pemkot, red) dan sebagainya memang akan menambah itu, jadi hanya soal periodisasi saja,” jelas Sri Sultan.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan bahwa pelaksanaan tes yang dilakukan di DIY masih berada di atas ketentuan WHO. “DIY sekitar 1000 tes setiap harinya, kalau dari WHO, sekitar 555 tes per hari. Jadi kalau dari sisi jumlah tidak ada persoalan. Dan melakukan testing acak sebetulnya tidak efektif, yang paling efektif adalah testing yang dilakukan karena tracing,” jelas Aji.
Lebih lanjut, Sri Sultan juga berharap agar dana keistimewaan (danais) yang telah dialokasikan untuk COVID-19, dapat dimanfaatkan maksimal khususnya untuk kelompok seniman. “Saya berharap Bapak Bupati/Walikota dapat membantu para seniman. Wujudnya bukan berupa bantuan logistik, melainkan kalau Kabupaten/Kota ada program atau kegiatan, mereka dipersilakan, diundang untuk pentas. Entah mau direkam langsung atau disiarkan streaming, silakan saja. Penghasilan dari pentas itu akan membantu mereka beberapa hari. Jadi jangan sampai danais tidak dipakai,” tegas Sri Sultan.
Peran Bersama Diperlukan Untuk Berantas COVID-19
Pada Rakor PPKM Mikro yang juga diikuti perwakilan Forkominda DIY tersebut, Wakapolda DIY Brigjend. Pol Slamet Santoso mengatakan bahwa pihaknya bersama babinkamtibmas dan lurah telah membangun posko penjagaan dan pengamanan masyarakat di lingkup RT. “Ada tiga hal yang kami lakukan, yakni membantu tracing, membantu pengamanan vaksinasi, dan membantu pelatihan vaksinator,” jelas Slamet. Slamet berharap, posko penjagaan di lingkup terkecil tersebut semakin diperbanyak untuk semakin memperkuat ketahanan wilayah setempat.
Di sisi lain, Bupati Kulon Progo Sutedjo menyatakan bahwa di wilayahnya, tidak ada RT yang masuk kawasan zona merah. “Meski demikian, justru terdapat satu klaster baru yang penularannya didapatkan dari kumpulan pengajian. Oleh karenanya, saya berharap agar masyarakat menaati imbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan,” terang Sutedjo.
Senada dengan ungkapan Sutedjo, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti kembali mengingatkan agar masyarakat lebih memperbanyak aktivitas di rumah. Namun demikian, beliau mengatakan bahwa meskipun aktivitas banyak dilakukan di rumah, pengetatan keamanan juga tidak boleh diabaikan. “Tingkat keamanan juga patut menjadi perhatian, jangan sampai justru tingkat kejahatan meningkat,” ujar Haryadi.
Tak hanya itu, Bupati/Walikota juga diharapkan dapat menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Sri Sultan mengutarakan bahwa sejauh ini memang belum pernah ada penolakan vaksin dari masyarakat. “Sejauh ini tidak ada yang menolak divaksin, karena mungkin vaksinasi belum sampai ke tahapan publik. Semoga tidak ada yang menolak, demi kesehatan bersama,” jelas Sri Sultan.
Harapan yang sama disampaikan Sekda DIY. “Sejauh ini belum ada yang menolak vaksinasi. Pendekatannya bukan kepada sanksi, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau divaksin. Namun, kalau dari pusat ada peraturan pusat bahwa ada penolakan dari seseorang yang sebenarnya masuk persyaratan, tentu kita tidak bisa memiliki peraturan yang berbeda,” tutup Aji. [Vin]
HUMAS DIY
