Komisi I DPRD Banten Kunker Ke Pemprov DIY
Ingin Ketahui Pelaksanaan E-KTP, Komisi I DPRD Banten Kunker Ke Pemprov DIY
KEPATIHAN YOGYAKARTA (17/02/2012) pemda-diy.go.id Ingin mengetahui peran Pemerintah Provinsi DIY dalam mensuport kabupaten kota dalam hal ini Dinas Kependudukan terkait anggaran maupun teknik pelaksanaan E-KTP, 9 orang anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten dipimpin Ketua Komisi Upiyadi Muslih, SH.MHum, melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DIY, Jumat (17/02).
Provinsi Banten yang terdiri dari 4 kabupaten dan 4kota, sedang memiliki program penyesuaian program nasional E-KTP hanya support saja melalui Biro Pemerintahan. Nah di DIY ini kami ingin mengetahui anggaran maupun teknik pelaksanaan E-KTP tersebut, kata Ketua Komisi I yang juga pimpinan rombonganKomisi I DPRD Banten, Upiyadi Muslih, di Gedhong Pracimosono KepatihanYogyakarta, saat mengutarakan maksud dan tujuan kunjungan kerjanya.
Sementara dalam sambutan penerimaan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov DIY Ir.RM. Astungkoro, MHum, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X antara lain mengemukakan, pelaksanaan program E-KTP di DIY pada dsarnya sama seperti di daerah lain di Indonesia. Sedang implementasi E-KTP itu sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak 2009, dimana Kecamatan Gondokusuman dipilih sebagai pilot projek pelaksanaan tertib administrasi kependudukan nasional.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, rekaman data-data E-KTP dijadwalkan dimulai pada awal Agustusdan berakhir pada Desember 2011. Namun pada akhirnya jadwal tersebut tertunda hingga awal Oktober 2011 yang disebabkan oleh kendala teknis berupa keterlambatan dalam pengiriman alat perekam data oleh pusat, terangnya.
Untuk diketahui, hasil pendataan mengawali pelaksanaan E-KTP per 27 Juli 2011, di DIY terdapat 3.179.995 jiwa penduduk wajib KTP, terdiri dari Kabupaten Kulonprogo sebanyak 364.184 jiwa, Bantul 801.261 jiwa, Gunungkidul 654.374 jiwa, Sleman 1.011.662 jiwa, dan Kota Yogyakarta sebanyak 348.444 jiwa. (rsd)
HUMAS
