Komisi III DPRD Sumsel Sharing BOT ke Pemda DIY
YOGYAKARTA (29/08/2013) portal.jogjaprov.go.id Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan fasilitas guna kepentingan pelayanan umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Demikian sambutan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Drs. Bambang Wisnu Handoyo saat menerima kunjungan kerja anggota komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan, di Ndalem Ageng, Kepatihan, Kamis siang (29/08) pukul 14.00 WIB.
Sedangkan HM. Giri Ramanda N. Kema .S.E.M.M. selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumsel, sekaligus pimpinan rombongan mengatakan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan sharing serta mencari perbandingan tentang kebijakan Build Operate Transfer (BOT) dari aspek Hukum dan aspek Ekonomi.
Hal ini dikarenakan daerah Sumatera Selatan banyak tanah atau daerah yang kosong, sehingga sangat potensioal untuk membangun sarana infrastruktur yang menggunakan sistem BOT, kata HM. Giri.
Ditambahkan oleh Gubernur DIY, tentang Bangun Guna Serah barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Sedangkan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. Dan Mitra Bangun Guna Serah telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasiannya. Hal demikian juga berlaku bagi Bangun Serah Guna barang milik daerah. Bangun Guna Serah ini seperti pada dokumen dalam rencana pengembangan kawasan Jogja Expo Center (JEC).
Dijelaskan mengenai, bangunan yang menggunakan sistem BOT (Build Operate Transfer) diantaranya yang ada di Yogyakarta, adalah Malioboro Mall dan Terminal Giwangan dan masih dalam proses penggarapan adalah JEC.
OT ialah suatu bentuk hubungan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur. Pemanfaatan barang milik negara ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Acara kunjungan kerja dilanjutkan dengan dialog antara anggota Komisi III dengan SKPD terkait Pemda DIY. (tj/skm)
HUMAS DIY
