Masih Ada Tujuh Provinsi Di Indonesia Belum Tetapkan RKPD Dan RPJMD
Masih Ada Tujuh Provinsi Di Indonesia Belum Tetapkan RKPD Dan RPJMD
Mendagri: DIY selangkah lebih maju dibanding Provinsi lain, karena inisiatif laksanakan Musrenbang lebih awal.
Yogyakarta(9/03/2012) pemda-diy.go.id. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi harapkan pada akhir 2014 sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dapat tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 %, pengangguran menurun menjadi 5sampai dengan 6 %, dan kemiskinan turun menjadi 8 sampai dengan 10 %.
Harapan Mendagri tersebut disampaikanSaut Situmorang didepan peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahun 2012 Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2013 tadi siang( Jumat,9/03) di Amabarukmo Palace Hotel,Yogyakarta yang dibukaMeneg PPN/Kepala Bapenas, Armida Alijsyahbana yang juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX serta Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Lesmana,SE. DPD RI Pemilihan DIY.
Lebih lanjutMendagri menyatakan bahwauntuk mendukung target tersebut baik nasional maupun daerah harus segera diambil langkah-langkah penetaan kebijakan menuju efisisensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan antara lain: (1). Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah meliputi 15 bidang urusan, 65 jenis pelayanan dan 192 indikator.(2).Penataan dan penertiban adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, denganmendukung optimalisasi penerapan e-KTP.(3) Menerapkan system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan amenyelesaikan pembentukan unit kerja pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) di seluruh kabupaten/Kota dan Provinsi.(4).Membatalkan perda bermasalah dan pengurangan biaya berusaha. Mengkaji dan mengusulkan kepeda pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat atau berpotensi menghamabat investasi Daerah.(5).Penataan ruang secara terpadu dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam khususnya kehutanan,perikanan, kelautan dan pertambahan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup.(6).Meningkatkan komitmen pemerintah daerah,provinsi,kabupaten/kota untuk mendukung penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan (7) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah provinsi,kabupaten/kota yang transaparan dan akuntable dalam upaya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Dalam kesempatan itu jugamendagri melalui Saut Situmorang juga menyayangkan dari evaluasi terhadap realisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah pada akhir tahun 2011 sampai saat ini masih terdapat 7 (tujuh) provinsi di Indonesia dan 44% Kabupaten Kota masih belum menetapkan Perda tentang RPJPD. 35 % Kabupoaten/kota belum menetapkan Perda tentang RPJMD dan 50 % provinsi dan 70 % kabupaten/kota masih menetapkan RKPD tahun 2012 melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Kalau seperti itu bagaimanapenyusunan APBD nya Tanya Saut Situmorang.
Melihat kondisi seperti itu Saut Situmorang mengapresiasai Pemda Provinsi DIY karena Provinsi yang pertama melaksanakan Musrenbang tahun 2013untuktahun 2013 serta telah mempunyai inisiatif serta melakukan perubahan dalam penyususunan Rencana Pembangunandaerah Provinsi DIY di tahun mendatang.
Sementara ituDirektur Jenderal (Dirjen)Perimbangan KeuanganKementerianKeuangan(Kemenkeu),MarwantoHardjowiryono dalam kesempatan itu terkait dengan perimbangan keuangan dalam pembangunan menyatakan bahwabaik secara nasional ataupun Pemda Provinsi DIY,proporsi belanja pegawai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan belanja modal sehingga proporsi belanja pegawai lebih DIY besar yaitu 56 % lebih besar dari nasional yang hanya mencapai 43 % dan belanja modalnya tidak mencapai 20 %.
Namun demikian propoarsai belanja modal DIY dan Naasional mempunyai trend turun, namun proporsai DIY jauh lebih kecil disbanding nasional. Demikian juga belanja barang dan jasa DIY dan Nasional mempunyai kecenderungan meningkat dengan prporsi DIY lebih rendah dari Nasional.
Menyangkut Transfer dana ke daerah yang berasal dari transfer dana perimbangan, dana Otsus dan dana penyesuaian, Transfer daerah yang rendah bahwa menunjukkan tingkat kemandiarian daerah , semakin rendah, maka daerah semakin mandiri dan semakin tinggi semakin tergantung terhadap pusat.
Namun yang membanggakan DIY proporsi transfer DIY lebih rendah jika disbanding dengan porsi secara nasional. Karena saat ini pada tahun 2010 sajagrafiknya masih menunjukkan angka 12,87. DIY hanya 10,62.
Yang tak kalah lebih baiknya adalah sisa Rasio SILPA DIY lebih rendah juga,jikadibanding dengansisa SILPA secara nasional.Sebab tingginya sisa SILPA menurut Marwanto menggambarkan besaran dana yang belum tergunakan untuk pelayanan dasar ke masyarakat dan ini berarti kurang baikknya perencanaan. Sementara Rasio SILPA DIY lebih rendah dari Nasionaldan cenderung konstan ditahun 2008-2010 yaitu grafiknya 10,62 sementara nasional mencapai angka 12,87.
Usai pemaparan dan pengarahan dari keua pejabat dari Pemerintah Pusat tersebut dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab (Kar/rsd)
Humas Ro UHP Provinsi DIY
