Menteri Kelautan dan Perikanan Serahkan Berbagai Bantuan Bagi Masyarakat Peisisir DIY
KULON PROGO, (18/03/2013) portal jogjaprov.go.id. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan bahwa DIY memilki garis panjang pantai 110 km sehingga memilki berbagai potensi disamping hasil laut yang beragam, pariwisata juga enegi gelombang yang sangat besar.
Sehubungan dengan hal tersebut selayaknya apabila sektor kelautan serta perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ungglan dalam pembangunan daerah. Sehingga masyarakatnya harus mampu mau berubah sosio-kulturalnya dari masyarakat agraris menuju bahari. Adapun yang mendasari hal tersebut adalah potensi pesisir dan laut yang dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda DIY Drs.H.Ichsanuri ketika mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif Cicip Sutardjo dalam rangka menyerahkan berbagai jenis bantuan bagi kelompok-kelompok masyarakat pesisir se DIY di Pelabuhan Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates,Kulon Progo, DIY Jumat sore (15/03).
Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X pembangunan sektor kelautan perikanan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu dengan berwawasan lingkungan, berbasis komunitas terpusat pada masyarakat lokal, berkelanjutaan, berbasis kelembagaan serta dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif Cicip Sutardjo menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya memiliki potensi besar, terlebih lagi di kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut yakni Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Potensi tersebut tidak hanya perikanan, tetapi juga potensi lainnya yang terkait dengan kelautan seperti wisata bahari dengan balutan budaya yang luar biasa, dan lain-lain.
Terkait dengan potensi ini, KKP melalui unit eselon satu telah menginventarisir berbagai program bantuan yang diperlukan Kabupaten Kulon Progo, diantaranya untuk sektor perikanan tangkap, KKP telah mengalirkan bantuan untuk 5 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp 500 juta dan bantuan kapal Ikan Mina dengan nilai Rp 1,5 miliar.
Sedangkan untuk perikanan budidaya KKP akan menyediakan benih unggul untuk lele, gurame dan mesin pelet ikan mini serta bantuan PUMP Perikanan budidaya. Untuk Kulon Progo, KKP juga akan membantu alat pengolah ikan dan kendaraan untuk pemasaran sebesar Rp 400 juta. Untuk program Pengembangan Pesisir Desa Tangguh, KKP memberikan bantuan sebesar Rp 1,09 miliar kepada Kabupaten Kulon Progo, jelasnya.
Lebih lanjut Menteri KKP Sharif Cicip mengatakan bahwa terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, KKP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan. Diantaranya, melalui Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan, Bantuan Kapal Perikanan 10-30 GT dan > 30 GT, dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam rangka penguatan Program Pemberdayaan, mulai tahun 2011 telah dilaksanakan Progam Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang sampai 2014 diharapkan dapat menjangkau 816 lokasi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia.
Melalui PKN tegas Sharif, diharapkan wirausaha dan pendapatan nelayan dapat meningkat. Sedangkan kelompok sasarannya adalah rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan. Intervensi yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga oleh kementerian/lembaga terkait. Diantaranya, pembuatan Rumah Sangat Murah, penyediaan Pekerjaan Alternatif dan Tambahan bagi Keluarga Nelayan, pelaksanaan Skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU Solar, pembangunan Cold Storage, penyediaan angkutan umum murah serta fasilitas Sekolah dan Puskesmas dan fasilitas Bank Rakyat. Untuk Yogyakarta, selain pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, juga dilakukan melalui pengembangan sistem perbenihan ikan, pemantauan mutu benih ikan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemasaran, serta dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan sistem rantai di
Sharif menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh 8 faktor kunci. Yakni, kesinambungan ketersediaan sumber daya ikan, ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai, pengembangan ragam inovasi dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang dilakukan secara massif serta komoditas kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Disamping itu keberhasilan juga ditentukan SDM yang handal dan kompeten serta pasar potensial yang terus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Dukungan investasi dari para pelaku usaha, dan Regulasi pemerintah yang kondusif juga mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, tegasnya.
Khusus bantuan yang diserahkan di Kulon Progo ini tandas Menteri, nilainya cukup besar yaitu senilai Rp,4,6 milyar yang berasal dari Dana Dekonsentrasi atau Dekon, dana Tugas Pembantuan, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP.
Dalam kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Adikarto,Karangwuni,Wates Kulonprogo Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif Cicip Sutardjo yang didampingi Sekda DIY Drs. Ichsanuri menyerahkan Sertifikat tanah, bantuan untuk pemberdayaan masyarakat serta peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pelatihan Nelayan.
Turut hadir dan mendampingi Kunjungan Kerja Menteri KKP tersebut Selain Sekda DIY juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dr.Andung Prihadi.S.M.Kes (kar)
HUIMAS DIY
