Musrenbang Bukan Hanya Bahas Besar Kecilnya Anggaran,Tetapi Komitmennya
Musrenbang Bukan Hanya Bahas Besar Kecilnya Anggaran,Tetapi Komitmennya
Yogyakarta ( 13/04/2012) pemda-diy.go.id. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2012 diantaranya adalah Pertama, untuk Bappeda Provinsi DIY, yaitu langkah yang akan dilakukan dalam merealisasikan pembangunan kedepan adalah menggunakan kesepakatan Musrenbang Provinsi tahun 2012 ini sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD tahun 2013.
Kedua, bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain perbaikan rancangan Renja SKPD tahun 2013 dengan sungguh-sungguh memperhatikan hasil kesepakatan selama Musrenbang Provinsi dan ketiga, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi DIY langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melaksanakan hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2012 secara konsisten dalam rangka pencapaian sasran prioritas pembangunan melalui sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Himbauan Gubernur DIY tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Paku Alam IX ketika menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2012 tadi pagi (Jumat,13/04) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta yang juga dihadiri anggota DPD RI dari pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Kepala Bappeda DIY Drs.Tavip Agus Rayanto.Msi Musrenbang yang bertemakan Penguatan Daya saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan , yang diselenggarakan sejak 9 Maret 2012 dan berakhir hari ini menghasilkan beberapa Isu strategis prioritas Pembangunan Provinsi DIY tahun 2013. Beberapa hal diantaranya adalah masih tingginya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan dan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung keterkaitan antar wilayah, belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya alam untuk menopang ketahanan pangan dan energi. Selain itu, masih terbatasnya kapasitas aparat pemerintah dalam tata kelola kepemerintahan yang baik serta masih tingginya ancaman bencana alam dan menurunnya daya dukung lingkungan.
Menyangkut masih tingginya angka kemiskinan tersebut maka prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY telah menjadi kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota yang kegiatan penanganannya dipusatkan dikantong-kantong kemiskinan di 20 kecamatan dikabupaten Kota se Provinsi DIY. Dengan itu diharakan menjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan di Wilayah Provionsi DIY. Penanganan persebaran kemiskinan di 20 kecamatan tersebut meliputi Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo dengan 74 program terdiri 270 kegiatan, Umbulharjo 81 program dengan 287 kegiatan, Mergangsan 73 program dengan 260 kegiatan, dan Gedongtengen 70 program dengan 254 kegiatan.
Di Kabupaten Bantul terdapat 4 kecamatan yang kantong kemiskinannya cukup tinggi yaitu di Kecamatan Kasihan 90 program dengan 282 kegiatan, Sewon 95 program dengan 283 kegiatan, Banguntapan 91 program dengan 288 kegiatan dan Imogiri 89 program dengan 293 kegiatan.
Kabupaten Kulonprogo terdapat di Kecamatan Kokap terdapat 90 program dengan 281 kegiatan , Kecamatan Kalibawang 85 program terdiri dari 271 kegiatan dan Kecamatan Samigaluh 82 program dengan 277 kegiatan.
Untuk Kabupaten Sleman terdapat 3 kecamatan KK miskinnya tinggi yaitu Kecamatan Gamping 84 program dengan 271 kegiatan, Sayegan 78 program dengan 239 kegiatan, Kecamatan Prambanan 86 program dengan 274 kegiatan dan untuk Kabupaten Gunungkidul ada 6 kecamatan yang kantong kemiskinannya cukup tinggi dari data BPS yaitu di Kecamatan Playen 86 program dengan 293 kegiatan , Kecamatan Karangmojo 86 program terdiri dari 287 kegiatan , Semanu 81 program dengan 262 kegiatan, Semin 76 program dengan 263 kegiatan, Ponjong 79 program dengan 267 kegiatan dan Kecamatan Gedangsari 77 program terdiri dari 269 kegiatan.
Sehubungan dengan fokus program kegiatan penanganan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah dilakukan penajaman bersama SKPD dari hasil Musrenbang tersebut, pada tahun 2013 diusulkan total program kegiatan berjumlah 279 program yang meliputi 2661 kegiatan. Sementara terkait dengan 4 strategi yang menyangkut dengan pro perluasan kesempatan kerja yang terkenal dengan pro job terdiri dari 13 program yang meliputi 224 kegiatan, pro kemiskinan atau pro poor meliputi 67 program yang terdiri dari 320 kegiatan , pro pertumbuhan ekonomi atu pro growht terdiri dari 54 program, 565 kegiatan , pro lingkungan hidup meliputi 6 program terdiri dari 125 kegiatan dan pro tata kelola pemerintahan terdiri dari 72 program 1437 kegiatan .
Dikatakan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto bahwa kesepakatan dalam pertemuan Trilateral Desk tersebut menelurkan beberapa kesepatan misalnya Kota Yogyakarta komposisi sharring ke APBN sebesar Rp.74, 3 milyar, APBD Provinsi Rp.26 milyar dan APBD Kota Rp.54,1 milyar. Kabupaten Sleman terdapat 94 kesempatakan dengan komposisi sharring dengan APBN sebesar Rp.106 milyar, APBD Provinsi Rp.52,2 milyar, APBD SlemanRp. 64,5 milyar. Kabupaten Bantul terdapat 11 kesepakatan dengan komposisi sharring dengan APBN Rp.5,3 milyar, APBD Provinsi Rp.39,1 milyar, APBD Kabupaten Bantul Rp.5,9 milyar. Kabupaten Kulonprogo dengan 11 kesepakatan dengan komposisi sharring dengan APBN Rp. 434,9 milyar, APBD Provinsi Rp.62,6 milyar dan APBD Kulonporgo Rp.36,3 milyar. Untuk Kabupaten Gunungkidul terdapat 9 kesepakatan dengan komposisi APBN Rp.72,3 milyar, APBD Provinsi Rp.31,1 milyar,APBD Gunungkidul Rp 20,4 milyar.
Ketua DPRD Provinsi DIY Yoeke Agung Indra Laksana dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil ketua Dewan Janu Ismadi .SE dengan berakhirnya Musrenbang tersebut menyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme bobot layanan public dewasa ini. Sebab perencanaan pembangunan yang tidak efisien dan efektif akan menimbulkan pencintraan yang negative terhadap loyalitas pelayanan aparatur pemerintah.
Menurut Ketua DPRD DIY Musrenbang bukan saja sebagai agenda rutin karena mengkalkulasi besar kecilnya anggaran, tetapi dalam musrenbang ini telah membahas dan melakukan pencermatan agar tercipta antara kegiatan anggaran kabupaten kota atau anggaran pemerintah provinsi.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi DIY di sela-sela sebelum penutupan Musrenbang ketika dikonfirmasi reporter terkait program yang menonjol yang akan dilakukan tahun anggaran 2013 dalam Musrenbang 2012 sektor apa Tavip Agus Rayanto menjelaskan bahwa penajaman program penanganan kemiskinan karena kemiskinan yang terdapat di DIY relative sangat tinggi dan menempati ranking 24 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sehingga seluruh SKPD pada Musrenbang 2013 ini programnya ngroyok sector-sektor kegiatan penanganan kemiskinan, sehingga angka kemiskinan di DIY dapat turun terutama di 20 kecamatan yang menjadi titik/kantong-kantong kemiskinannya yang cukup tinggi.
Oleh karena itu lanjut kepala Bappeda dalam Musrenbang ini juga ditandatangai kesepakatan antara SKPD/kabupaten/kota sebagai dokumen untuk alat evolator/evaluasi apakah APBD Kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan yang telah disepakati itu muncul tidak.
Disinggung dalam Musrenbang tersebut juga membahas perencanaan pembangunan bandara Internasional di DIY ? Kepala Bappeda menambahkan bahwa Bandara juga muncul dibahas dalam kerangka masih perencanaan, namun kalau dari peran penganggarannya sebetulnya pemda itu sifatnya lebih berfungsi investasi, sementara pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pihak ketiga. Kita ini lanjut Tavip Agus Rayanto di Provinsi lebih berfungsi fasilitasi pertemuan, tata ruang, pengurusan dikawasan.
Didesak rencana pembangunan itu di mana ? Kepala Bappeda hanya mengatakan bahwa arahan gubernur DIY lokasinya belum ditentukan, karena kalau ditentukan sekarang dikawatirkan banyaknya muncul spekulan tanah .(Kar/rsd)
