Pengendalian Inflasi Perlu Dukungan Daerah
Sleman (26/04/2018) jogjaprov.go.id - Pengendalian inflasi nasional perlu dukungan daerah, mengingat inflasi nasional dibentuk oleh hampir 81% inflasi daerah di luar ibu kota Jakarta. Karena itu, koordinasi melalui harmonisasi kebijakan dari dan ke level daerah perlu dilakukan.
Hal ini diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada Kamis (26/04). Dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kawasan Jawa 2018, Gubernur DIY mengungkapkan, inflasi nasional biasanya merupakan hasil agregasi dari inflasi di sejumlah kota di Indonesia.
“Maka, koordinasi yang efektif tidak hanya akan menekan laju inflasi di daerah, tetapi berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil. Oleh sebab itu, Rakowil TPID se-Jawa ini secara makro di tingkat Pemda, mutlak memerlukan Kerjasama Antar Daerah melalui kebijakan pengendalian tingkat harga-harga pada kelompok volatile food dan administered prices,” ungkap Gubernur DIY.
Sri Sultan menuturkan, selain di tingkat makro, pembahasan pun perlu dilakukan untuk tingkat mikro pada entitas perusahaan. Dalam hal ini perlu adanya dukungan aplikasi IT, e-Channel, untuk memperpendek rentang distribusi barang. Dengan media IT diharapkan bisa memangkas jalur distribusi konvensional yang lebih panjang menjadi transaksi ‘produsen-konsumen’ saja.
Diungkapkan Sri Sultan, kunci sukses pengelolaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua hal tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat maupun daerah.
“Sinergitas antardaerah sendiri, diperlukan guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, bisa juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur, khususnya bandara baru di Kulonprogo, dalam upaya mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi antardaerah tetangga,” papar Gubernur DIY.
Terkait inflasi Indonesia, menurut Gubernur DIY, memiliki karakteristik sering dipengaruhi faktor kejutan (shocks). Biasanya berupa gangguan produksi karena bencana alam, seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan. Selain faktor alam yang mempengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan, sering kali shocks juga berupa kebijakan kenaikan tarif yang ber dampak pada inflasi kelompok komoditas.
“Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak cukup hanya direspons oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas BI. Untuk menurunkan inflasi pada level rendah dan stabil, perlu dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatasi gangguan oleh shocks dari sisi penawaran (supply side). Ini termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah,” jelas Sri Sultan.
Kepala Departemen Regional II Jawa Bank Indonesia Dwi Pranoto mengatakan, upaya pengendalian inflasi di kawasan Jawa tahun 2018 ini menghadapi beragam tantangan, baik faktor domestik maupun internasional. Dengan target di kisaran 3,5%+1%, TPID se-Jawa dituntut untuk mengembangkan strategi pengendalian inflasi yang inovatif dan koordinatif.
“Hal ini agar stabilitas harga pangan dan komoditas strategis lainnya bisa terjaga. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama TPID se-Jawa melalui Program Tematik Pengendalian Inflasi tahun 2018. Kerja sama dan sinergi antar daerah pun telah menjadi salah satu dari lima pilar strategi pengendalian inflasi di Jawa,” imbuh Dwi Pranoto.
Rakorwil TPID kawasan Jawa 2018 ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Iskandar Simorangkir, SE., MA. (Rt)
HUMAS DIY
