Peringatan Hari Otonomi Tahun 2013 Daerah Tingkat DIY Ditandai Dengan Upcara Bendera
KEPATIHAN, YOGYAKARTA(25/04/2013) portal.Jogjaprov.go.id. kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi konsensus pendiri bangsa merupakan sustu pilihan yang tepat untuk mengelola NKRI yang terdiri dari 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 Kota dengan keanekaragaman karakteristiknya sebagai Negara kepulauan serta berbagai suku bangsa, adat istiadat dan agama.
Oleh karena itu implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan untuk memperkuat format NKRI, bukan dalam format merintis terbentuknya Negara federal (federalism).
Hal tersebut ditegaskan Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda DIY Drs.Icshanuri.MM pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XVII yang tepat hari ini (Kamis,25/4) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY di halaman Kantor Gubernuran ,Kepatihan,Yogyakarta.
Lebih lanjut Mendagri mengatakan melalui otonomi daerah diharapkan daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang memperhatikan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan pelaynan public, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.
Namun demikian tandas Mendagri tidak dipungkiri bahwa kebijakan otonomi daerah disamping menghasilkan banyak kemajuan, juga harus disadari masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain terhadap kompetensi SDM temperature, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntable serta peningkatan tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Selain it juga menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih terdapat fakta-fakta yang harus disikapi kita bersama mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana peringkat Indonesia berdasarkan penelitian UNDP tahun 2012 berada pada peringkat 121 dari 187 negara. Hal ini tandas Gamawan Fauzi mengindikasikan pembangunan kapasitas SDM Indonesia harus menjadi perhatian kita semua.
Sementara dalam hal pelayanan public, sebagaimana hasil penelitian Bank Dunia mengenai kemudahan memulai usaha /terkait pemberian inzin usaha, IMB dan lain-lain masih perlu upaya untuk ditingkatkan, karena pada tahun 2012 Indonesia menempati ranking 128 dari 185 negara. Belum lagi permasalahan hokum masih sangat intensif menghinggapi penyelenggara pemerntah serta kondisi infrasatruktur(jalan/jembatan, sekolah, air bersih, pelayanan kesehatan) di berbagai daerah masih memprihatinkan, sehingga belum mampu mendukung kegiatan-kegiatan social dan ekonomi masyarakat secara maksimal.
Sehubungan dengan hal tersebut Mendagri menmgajak agar untuk mencapai tujuan otonomi daerah masih harus kita teruskan secara tekun, penuh semangat, dan berkesinambungan. Kita harus mampu memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab setiap tantangan dengan program pembangunan yang tepat, cerdas, dan efektif dengan tetap mengawal implementasi kebiajakan otonomi daerah kaitannya dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional terkait dngan penerapan 15 standar Pelayanan Minimal (SPM) yang antara lain bidang kesehatan, lingkungan hidup, social, KB dan Keluarga Sejahtera,Pel;ayanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan, Ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat,pekerjaan umum,ketenagakerjaan, Kominfo, kesesenian, perhubungan, penanaman modal, pemerintahan dalam negeri serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah terus dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta dengan meningkatkan pengawasan intern pemerintah.
Menyinggung optimalisasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia juga mendagri mengtakan bahwa terkait dengan regulasi yang mengaturnya, oleh karena itu penyempournaan peraturannya terus dilakukan seiring dengan dinamika social, politik dan ekonomi yang berkembang termasuk terkait dengan pemekaran daerah, kepegawaian, perencanaan, pembagian urusan dan lain-lain.
Mengakhiri sambutannya Mendagri melalui Sekda DIY Icshanuri.MM mengharapkan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang bertemakan Dengan Otonomi Daerah Kita Tingkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Untuk Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat seluruh jajaran aparat untuk dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini.
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah yang Ke XVII di Lingkungan Pemda DIY selain diikuti Karyawan/karyawati di Pemda DIY juga diikuti Pejabat /Kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY yang diawali dengan Pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Pancasila, UUD 1945 dengan komandan upacara bayu Haryono dari Biro Tata pemerintahan Setda DIY. (Kar)
HUMAS DIY.
