Presiden RI Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Hadapi Inflasi
Yogyakarta (12/09/2022) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri video konferensi Presiden RI, Joko Widodo dengan seluruh kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada Senin (12/09) secara daring. Sri Sultan mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Dalam paparannya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dengan inflasi. Hal ini berkaitan juga dengan usainya kenaikan BBM minggu lalu. “Saya berkali-kali mengingatkan, saat ini situasi semua negara tidak mudah, tidak gampang karena dampak pandemi belum pulih, diikuti juga perang sehingga menyebabkan krisis energi, pangan, keuangan ataupun krisis finansial,” ungkapnya.
Jokowi mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, inflasi diperkirakan akan bertambah 1%-8%. Karenanya, ia mengimbau para Gubernur maupun Bupati/Walikota mau bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi usai pandemi. Jokowi meyakini dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, inflasi di tahun ini bisa terkendali di bawah 5%.
“Kondisi ini bisa kita capai dengan catatan Surat Edaran Mendagri RI dan Peraturan Menteri Keuangan RI terkait 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) bisa digunakan untuk subsidi bantuan sosial bagi masyarakat dalam rangka penyesuaian harga BBM,” imbuhnya.
Menurut Presiden RI, Bantuan sosial ini bisa diberikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Misalnya, para nelayan yang menggunakan solar untuk berlayar, pengemudi ojek online atau transportasi umum yang jelas menggunakan BBM untuk bekerja, atau bantuan bagi UMKM dalam bentuk pemberian bahan baku yang ikut naik seiring kenaikan harga BBM.
Terkait belanja tidak terduga menurut Jokowi juga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Misalnya, untuk memberikan subsidi trasnportasi bagi produsen bahan pangan sehingga kenaikan harga tidak terjadi. Jika hal ini dilakukan oleh semua daerah, Jokowi yakin bisa menahan laju kenaikan inflasi.
“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak tahu inflasi itu apa dan berakibat apa pada rakyatnya. Jadi, hati-hati. Satu kata ini, inflasi hati-hati,” tegasnya.
Dikatakan Jokowi, saat ini semua negara di dunia juga sedang ketakutan dengan yang namanya inflasi. Dan instrumen yang digunakan untuk mengatasinya, biasanya dengan menaikkan suku bunga. Namun untuk Indonesia, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak hanya menaikkan suku bunga, tapi juga memperbaiki kondisi di lapangannya.
“Sehingga yang kita harapkan, negara betul-betul bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Dan kalau kita lihat posisi saat ini, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan DAU maupun belanja tidak terduga provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.
Disampaikan Jokowi, posisi APBD provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, realisasinya masih berada pada angka 47 atau masih dalam kategori kecil sekali. “Saya minta sekali lagi kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota, waktu yang ada tinggal Oktober, November, Desember ini tolong betul-betul dimanfaatkan. Anggaran yang ada segera bisa direalisasikan karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah sangat besar,” tegas Jokowi.
Jokowi mengikuti rapat koordinasi ini dengan didampingi Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta menteri terkait lainnya. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Budiaharto Setyawan, dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY, Yuna Pancawati. (Kr/Aa/Ts)
HUMAS DIY
