RAPBN 2023 Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Yogyakarta (16/08/2022) jogjaprov.go.id - Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPR RI secara daring dari Gedung DPRD DIY pada Selasa (16/08). Rapat Paripurna ini digelar sebagai bagian dari rangkaian Peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI.
Agenda dalam Rapar Paripurna kali ini ialah Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN TA 2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, penyusunan RAPBN tahun 2023 berlandaskan pada beberapa aspek. Landasan ini juga dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta risiko dan tantangan yang dihadapi ke depannya.
“Landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional, ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan, dan pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian,” ungkapnya.
Jokowi pun mengungkapkan, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi pangan, konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi.
Agenda ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan terakhir, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
“Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus. Karena itu konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat,” papar Jokowi.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan, pembangunan nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berat ke depannya. Meski pandemi CoViD-19 sudah semakin terkendali, namun dunia dihadapkan pada peningkatan risiko lainnya yang berpotensi menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian global dan nasional.
“Ancaman tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian nasional kita, khususnya dari sisi fiskal dan moneter yang akan mempengaruhi investasi, daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam negeri, khususnya pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian sejumlah agenda pembangunan yang tertunda serta berbagai permasalahan struktural dalam pembangunan,” imbuhnya.
Menurut Puan, Indonesia perlu melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, DPR RI akan mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjalankan kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun melalui langkah politik hukum.
“Dengan begitu pemerintah dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, menyejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintah dan/atau mengantisipasi krisis ekonomi. APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat,” ungkapnya. (Rt/Th)
HUMAS DIY
