Sangat Baik, Inflasi DIY 2021 Sebesar 2,29%
Yogyakarta (22/03/2022) jogjaprov.go.id – Inflasi DIY tahun 2021 sangat baik, yaitu berada pada 2,29%, dalam rentang sasaran target pengendalian inflasi (+3,00%). Pertumbuhan ekonomi pun tercatat tumbuh sebesar 5,53% (year on year), tertinggi se-Jawa dan di atas pertumbuhan nasional.
Atas capaian ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi koordinasi dan sinergi para OPD, serta pihak-pihak yang telah mendukung kinerja DIY tersebut. Apresiasi juga diampaikan kepada Bank Indonesia atas kinerjanya bersama Pemda DIY.
Sri Sultan dalam Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY tahun 2022 mengungkapkan, tantangan pengendalian inflasi daerah ke depan akan lebih berat. “Tantangan ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan global serta peningkatan permintaan dari masyarakat sejalan dengan pemulihan ekonomi,” ungkap Sri Sultan pada Selasa (22/03) di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta.
Pada masa pemulihan ekonomi di tahun ketiga Pandemi Covid–19 ini, permintaan akan komoditas pangan diperkirakan juga perlahan akan pulih. Sebagai daerah tujuan pariwisata dan pendidikan, isu penguatan ketersediaan pasokan pangan ini sangat relevan bagi DIY. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sektor pertanian agar tetap siap dalam mengantisipasi permintaan tersebut dengan peningkatan produktivitas petani, peternak, dan produsen lainnya, serta memperkuat UMKM pangan agar dapat berproduksi dengan optimal.
“Selain untuk konsumsi dalam DIY, hasil produksi pertanian juga dapat disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Dengan adanya KAD, produsen di DIY mendapatkan jaminan ketersediaan pasar sehingga kestabilan harga yang wajar pada tingkat produsen dapat dijaga,” papar Sri Sultan.
Dalam Program Kerja TPID 2022-2024, termaktub dukungan TPID dalam hal implementasi digitalisasi dalam sektor pertanian, baik dari sisi hulu maupun hilir. Digitalisasi pada sisi hulu, salah satunya melalui digital farming, akan mendorong peningkatan produktivitas. Sementara itu digitalisasi pada sisi hilir membuka akses pemasaran produk yang lebih luas dengan bantuan platform digital seperti e-commerce.
“Di DIY sendiri kita memiliki SiBakul sebagai salah satu channel pemasaran bagi produk-produk UMKM DIY. Akses pasar yang terjamin kepada konsumen juga akan mendukung tugas TPID dalam pengendalian inflasi DIY,” imbuh Sri Sultan.
Sejalan dengan berbagai inovasi digital yang dilakukan, Pemda DIY bersama Bank Indonesia dan BPD DIY tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY di bawah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 telah mengakselerasi perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) baik dari sisi pendapatan (pajak dan retribusi) maupun belanja daerah.
Saat ini, berkat kerja keras dan sinergi yang harmonis antar anggota TP2DD DIY, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mendapatkan indeks ETP sebesar 98,4% atau berada di Tahap Digital. Capaian tersebut juga menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peringkat satu di Nasional dari sisi IETPD kategori Provinsi.
“Meski begitu, saya mengingatkan agar capaian tersebut tak lantas membuat kita berpuas diri. Sebab, meskipun hasil yang kita peroleh dapat terbilang tinggi, masih ada beberapa aspek yang perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan, khususnya pada aspek realisasi transaksi digital,” kata Sri Sultan.
Sebagai langkah awal di tahun 2022, DIY meluncurkan piloting QRIS Layanan samsat kelliling, Layanan Gojak (Go Pajak) dan Godoor Pak-Mo (Godoor pakai motor). Selain itu juga dilakukan Kick-Off ASN Digital, agar ASN memiliki mindset digital dan juga menjadi role model ke masyarakat terkait digitalisasi.
Berkaitan dengan digitalisasi yang digalakkan oleh Sri Sultan tersebut, Bank Indonesia atau BI memberikan penghargaan kepada Gubernur DIY sebagai Digital Leader. BI menilai Sri Sultan sangat berhak atas penghargaan ini karena menjadi sosok kepala daerah inspiratif yang sukses mengimplikasikan transformasi digital di DIY.
Sementara itu, Sekda DIY R. Kadarmanta Baskara Aji melaporkan bahwa inflasi DIY terkendali dengan sangat baik. Ada beberapa faktor menurut Aji yang mampu mempengaruhi kenaikan inflasi, yaitu perbaikan mobilitas masyarakat, perkembangan energi dan cuaca kemarau basah. Meskipun begitu, ada evaluasi yang harus diperhatikan, salah satunya diperlukan penanganan serius terhadap stabilitas harga pangan untuk menjaga daya beli.
“Kami telah melakukan akselerasi guna memulihkan ekonomi dengan kerjasama dari hulu hilir, mendorong aktivitas wisata melalui vaksinasi, mendorong UMKM agar go digital, dan lain sebagainya,” kata Aji.
Aji menambahkan, untuk menjaga stabilitas harga pangan dibutuhkan pengembangan lumbung mataram, penerapan pertanian, pemaksimalan kartu tani, meningkatkan perikanan dan pertanian. Selain itu juga telah dilakukan berbagai upaya seperti penyerapan pangan lokal, memangkas rantai pasok, serta digitalisasi pemasaran.
“DIY telah membentuk TP2DD untuk mendorong implementasi elektronik pada pendapatan dan belanja agar keuangan lebih efisien dan akuntabel. Ini akan terus kami upayakan dengan kerjasama BI dan BPD, agar masyarakat semakin melek digital,” ungkap Aji pada acara yang dihadiri oleh Kepala Forkopimda DIY, Kepala Bank Indonesia regional DIY, OPD se-DIY, serta narasumber tersebut. (uk)
Humas Pemda DIY
