Sultan Ajak Program /Kegiatan SKPD “Keroyok” Penanganan Kemiskinan
Sultan Ajak Program /Kegiatan SKPD Keroyok Penanganan Kemiskinan
Kepatihan,Yogyakarta (29/02/2012)pemda-diy.go.id Dari identifikasi /sensus yang dilakukan BPS bahwa kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang datanya dipakai olehBappenasdan dilansir Bapeda DIY tahun 2009 bahwa di 4 Kabupaten dan 1 Kota Yogyakarta terdapat Enam belas (16) kecamatan katagori masyarakat miskinnya terbesar di banding dengan kecamatan-kecamatan yang lain di DIY dan memerlukan perhatian/penanganan serius dari Pemerintah Provinsi DIY bersamaseluruhSKPD-SKPD.
Hal demikian dijelaskan Kepala Bappeda DIY Drs.H.Tavip Agus Rayanto,MM pada paparannya dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta siang tadi (Rabu,29/02) di Gedung Pracimosono,Kepatihan Yogyakarta yang diikuti Sekda DIY, para Asisten Setda,para Bupati/Walikota se Provinsi DIY, Kepala Badan,Kepala Dinas, Kepala Biro, Sekwan, Direktur Rumah Sakit Grhasia.
Lebih lanjut Tavip Agus Rayanto menjelaskan bahwa dari data yang ada di Bappenas tahun 2009 menunjukkan bahwa Provinsi DIY menempati ranking/urutan peringkat24 katagori masyarakat miskinnya dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia dan di bawah Provinsi Wilayah Indonesia bagian Timur. Penentuan dasar peringkat ini diperoleh daridata yang dikeluarkan BPS karena data tersebut dipergunakan Bappenas dalam menentukan arah dan kebijaksanaan Pembangunan saat ini.
Dengan masih besarnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan di bawah provinsidi wilayah bagian Timur dalam rapat Koordinasi dan Sinkronisasi tersebut Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengajak para Bupati/Walikota bersama-sama SKPD untuk mengeroyok denganketerpaduan program/kegiatan yang dilakukan SKPD di Provinsi DIY dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan supaya tidak tumpang tindih kegiatan. Bisa nggakitu kita kerubutdari setiap SKPD baik dari Kabupaten/Kota, maupun Provinsi untukmasukkesitu dalam penanganan kemiskinan sebagai prioritas tandas Sultan seusai memimpin Rakor dan Sinkronisasi Program Pembangunan di Provinsi DIY.
Lebih lanjut Gubernur DIY mengatakan bahwa16 Kecamatan katagori masyarakat miskinnya terbesar tersebut menurut data dari BPS dan ini belum tentu datanya sama dengan data yang dibuat oleh Kabupaten/kota se DIY. Dengan demikian tandas Sultan data yang berbeda dari kabupaten/Kota se DIY itu harus di sesuaikan dengan data yang dibuat BPS karena acuan dari Bappenas dalam menentukan arah/kebijakan dan penggarannya data yang berasal dari BPS meskipun masih ada kelemahannya .
Disinggung rasional tidak angka peringat 24 untuk DIY jika dibanding dengan Indonesia bagian timur kita juga kalah ?.Selanjutnya Sultan menambahkan bahwa kita tidak bisa mempersoalkan itu faktane nomere nomor 24, kita ndak bisa ngomong anggepan ,ya to.Indonesia bagian timur itu penduduknya berapa, mungkin2 juta biarpun hanya 10 %sama dengan 3,5 juta tetapi 10 % kan jumlah uangnyaseje.Dengan menilik data tersebut apakah Pemprov akanmenaikkananggarannya untuk menggenjotranking tersebut ? Lebih jauh Gubernur DIY menyatakan bahwa itu tergantung program dan kegiatannya, kan masing-masing kabupaten/ Kota program kegiatannya tidak sama dari pertanaian, Sosial, kesehatan, pendidikan, mungkindari perindustrian mungkin belumsama.Tandas Sultan bisaenggak hal itu dikeroyokkalau kita sepakatuntuk mengurangi kemiskinan factual. Tetapi data yang digunakan dari BPS bukan dibikin sendiri. (Kar/rsd)
Humas Provinsi DIY
