Tim Baleg DPR RI Kunker Ke Yogyakarta
Tim Baleg DPR RI Kunker Ke Yogyakarta
Cari Masukan Untuk Penyempurnaan RUU Keuangan Negara
YOGYAKARTA (05/04/2013) Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg, H. Sunardi Ayub, SH, mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Yogyakarta, Jumat (05/04). Tim diterima Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY, Sunarto, SE, di Aula BPK setempat.
Menurut Wakil Ketua Baleg yang juga pimpinan rombongan, mengemukakan, Baleg DPR RI telah membentuk tiga tim kunjungan kerja. Pertama kunjungan kerja ke DIY. Kedua kunjungan kerja ke Jawa Timur, dan ketiga ke Jawa Tengah pada hari yang bersamaan.
Ketiga daerah ini menjadi pilihan kunjungan kerja, karena ketiga daerah ini memiliki banyak potensi yang kita harapkan, baik dari segi SDM maupun dari sisi kerja aparat yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tentang Undang Undang Keuangan, katanya.
Ditambahkan, kunjungan kerjanya ke Yogyakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) DIY, instansi terkait, dan civitas akademika UGM. Pertemuan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan Rencana Undang Undang (RUU) Keuangan Negara yang dibuat Tim Baleg DPR RI, sebelum dibahas untuk disyahkan menjadi Undang Undang.
Kita akan berdiskusi lebih mendalam dan terperinci dalam kesempatan ini, tidak lain untuk menyempurnakan RUU Keuangan Negara sebelum kita bahas di siding paripurna untuk disyahkan menjadi Undang Undang, jelas Sunardi.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Paku Alam IX mengemukakan, dari keuangan daerah serta penganggaran, DIY dapat dikatakan tidak sesubur daerah lainnya. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY tergolong rendah dan jumlah anggaran APBD terbilang kecil disbanding provinsi lain se Jawa Bali. Namun pada Tahun Anggaran 2013 ini, dari segi anggaran DIY merasa sangat terbantu dengan ditetapkannya Dana Keistimewaan DIY oleh Pemerintah Pusat.
Harapan kami, Dana Keistimewaan tersebut dapat dipergunakan untuk lebih memajukan dan mengembangkan potensi DIY khususnya dalam bidang kebudayaan, ujarnya.
Sementara dari sudut social, DIY memiliki fakta yang cukup unik. Berdasarkan survey BPS, tingkat kemiskinan di DIY 2012 menduduki urutan ke-24 dari 33 provinsi di Indonesia. Namun indeks kesejahteraan masyarakat DIY justru tertinggi se-tanah air. Maka tidak heran suasana adem ayem dan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi diyakini menjadi daya terik utama Yogyakarta sebagai model hunian idaman masyarakat. (rsd)
HUMAS
