Tujuh Provinsi Se Jawa - Bali Kumpul Di Jogja Bahas Penanganan Kemiskinan
Tujuh Provinsi Se Jawa - Bali Kumpul Di Jogja Bahas Penanganan Kemiskinan
Sultan: Strategi Pengentasan Kemiskinan Hendaknya Dipusatkan Pada Perbaikan Kesejahteraan Orang Miskin
YOGYAKARTA (13/11/2012) pemda-diy.go.id - Wakil Presiden RI Boediyono mengharapkan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Daerah (TPKTD)di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten sebagai ujung tombak, berusaha meningkatkan koordinasi di tingkat daerah atau di tingkat lapangan.
Harapan Waprestersebut disampaikan ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) wilayah Jawa - Bali bidang percepatan pengurangan kemiskinan, di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, Selasa (13/11). Hadir pada Musrenbangreg tersebut antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dirjen PMD dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Gubernur Bali, serta Wakil Gubernur Jawa Barat.
Ada 3 agenda utama koordinasi yang dikembangkan di lapangan, yaitu pertama, pemantauan situasi dan kondisi riil kemiskinan sebagai landasan penentuan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Kedua, perbaikan alokasi anggaran pemerintah daerah agar semakin bersifat pro poor, dan ketiga, pemantauan serta pengendalian pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang semakin efektif, kata Wapres Boediono,
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan selamat datangnya selain mengucapkan terima kasih dan memberikan apreasi positif dengan digelarnya Musrenbangreg bidang percepatan pengurangan kemiskinan di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa kehidupan masyarakat perlu dipantau perkembangannya terutama yang ada kaitannya dengan kemajuan pembangunan, yang berarti mengevaluasi kinerja pembangunan disuatu wilayah.
Pemantauan dimaksud mestinya dilakukan dalam rangka akuntabilitas public dengan memantasu kinerja pemerintah daerah di Jawa - Bali sebagai penyelenggara pemerintah wilayah, ujar Sultan.
Menurutnya, ada 3 ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, sehingga meski tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya dan mungkin orang yang tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, serta atas rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Serta ketiga, mengingat sangat luas dan keberagaman bentang wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Analisis menunjukkan perbedaan antara orang miskin dan yang hampir miskin sangat kecil. Hal ini menunjukan bahwa strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan orang miskin yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan paling rendah, tandas Sultan seraya berharap agar dalam Musrenbangreg kali ini kiranya bisa membahas tingkat pergerakan tinggi kemiskinan yakni keluar-masuknya penduduk miskin selama preiode tertentu.
Menutut Ketua Panitia Musrenbangreg yang juga Kepala Bappeda DIY Drs.H. Tavip Agus Rayanto, Msi, Musrenbangreg diikuti sekitar 200 orang peserta terdiri dari delegasi provinsi se Jawa - Bali baik dari unsure Bappeda maupun dinas terkait.
Mereka duduk bersama melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi dalam rangka membahas dan memecahkan penanggulanaga/pengentasan kemiskinan, tutur Tavip.
Selain itu juga akan dibahas dan disusulkan solusi/upaya-upaya percepatan pengurangan kemiskinan sesuai dengan tingkat kewenangannya kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti, menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Jawa - Bali untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan.
Adapun yang melatarbelakangi diselenggarakannya Musrenbangreg ini lanjut Tavip, meski secara perekonomian wilayah Jawa Bali relatif lebih maju disbanding wilayah lainnya, dalam hal pembangunan manusia secara umum semua provinsi menunjukkaan perbaikann. Bahkan kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun progresnya cenderung melambat.
Dari data Tahun 2008 - 2009 sebanyak 2,5 juta jiwa pendduduk terentas dari kemiskinan, namun sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 hanya 1 sampai dengan 1,5 juta/pertahun, (tahun 2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun 0,53 persen). Sedang jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 29,13 juta, katanya.
Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun belum optimal karena masih terdapat persoalan impelementasi program. Di tingkat lapangan seperti ketidaktepatan sasaran RTS dan ketidakpaduan lokasi dan waktu, masih terjadi keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran serta kurangnya koordinasi. (Kar/rsd)
HUMAS
