BPPM DIY GELAR WORKSHOP MEKANISME SDM PENGGERAK DALAM MENDUKUNG STRANAS PERCEPATAN PUG MELALUI PPRG
SLEMAN (08/04/2013) portal.jogjaprov.go.id. Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika Tahun 2010 capaiannya 72,51, pada tahun 2011 meningkat menjadi 73,07 atau menempati posisi kedua terbaik setelah Provinsi DKI Jakarta.
Kondisi demikian disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui sambutan tertulisnya yang dibacalkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Drs.H.Sulistyto.SH.CN,MSi ketika membuka Workshop Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Sumber Daya Manusia Penggerak Regional Wilayah Barat, semalam ( Senin malam, 08/04) di Hotel Sheraton Mustika, Jalan Laksda Adisucipto,Sleman ,Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga dihadiri Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, RI . Dra. Sri Danti, MA,
PLT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemda DIY Dra.Kristiana Swasti.M.Si dalam laporan penjelasannya mengatakan bahwa Workshop Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Sumber Daya Manusia Penggerak Regional Wilayah Barat dilaksanakan selama 3 hari (mulai Senin, 08 hingga 11 April 2013) di Yogyakarta ini diikuti 170 peserta dari 17 Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan tema "Mekanisme SDM Penggerak Provinsi Dalam Mendukung Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG".
Adapun materi Workshop selain paparan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Diskusi Kelompok Tindak lanjut tentang SDM Penggerak Daerah yang akan dipandu oleh pakar Gender dari berbagai Institusi.
Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil terbaik dari Provinsi di seluruh Indonesia dengan capaian 77,7 dan hal ini menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan pengambilan keputusan di DIY sudah sangat signifikan, dimana hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislative perempuan, jumlah pejabat structural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat public dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian Sultan tetap mendorong dimasa mendatang keterlibatan kaum perempuan terus ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, RI . Dra. Sri Danti, MA, dalam kesempatan Keynote Speechnya mengemukakan bahwa workshop dapat menghasilkan suatu bentuk mekanisme dan fungsi yang jelas bagi masing-masing SDM Penggerak di tingkat provinsi dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan responsif gender sehingga proses pembangunan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, perempuan dan laki-laki maupun anak perempuan dan anak laki-laki khususnya di wilayah barat Indonesia sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional kita.
Menurut Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPA Sri Danti pada tingkat kabupaten dan kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012 dan 2013 telah memberikan dana bantuan melalui dana dekonsentrasi secara bertahap kepada setiap provinsi untuk membantu mereka melakukan fasilitasi pada kabupaten/kota dalam melaksanakan PUG serta penerapan PPRG. Namun disadari bahwa tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Luasnya wilayah serta isu gender atau isu yang dihadapi oleh laki dan perempuan pada setiap wilayah/kota sangat spesifik sudah tentu membutuhkan penanganan yang spesifik pula.
Dengan kondisi seperti diatas, tandas Sri Danti maka upaya percepatan PUG melalui PPRG perlu dukungan dan peran aktif baik driver daerah (Badan PP, Bappeda, Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah) maupun SKPD. Untuk mendukung implementasi PPRG di daerah, sangat diperlukan penguatan koordinasi dibidang perencanaan dalam bentuk sosialisasi PPRG bagi instansi penggerak PPRG, advokasi PPRG bagi pejabat dijajaran eksekutif dan legislatif.
Harapannya dengan workshop ini selain dapat dicapai sinergi dan koordinasi dalam memfasilitasi dari Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan daerah dalam melaksanakan anggaran yang berkeadilan, juga Membentuk Sekretariat Bersama yang dapat berfungsi sebagai unit yang dapat memfasilitasi Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan PUG serta menerapkan PPRG.
Guna memonitor pelaksanaan dari SEB, dikembangkannya mekanisme pendampingan pada Kementerian/Lembaga dan Daerah dengan mengoptimalkan fasilitator yang telah ada di Kementerian/Lembaga, LSM, Perguruan Tinggi, baik yang berada di pusat maupun di daerah, terjadinya Re-orientasi fungsi pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap Pemda, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender serta Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di Pemda
Dibagian lain Gubernur DIY juga menyampaikan disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaum perempuan di DIY, numun dalam rangka meningkatan keterliban perempuan dalam pembangunan masih menghadapi beberapa permasalahan dilapangan diantaranya terkait dengan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
Masih rendahnya pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan Anak serta jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningklat dengan jenis kekerasan yang semkin beragam dan bersifat lintas daerah.
Dengan diselenggarakannya Workshop Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Sumber Daya Manusia Penggerak Regional Wilayah Barat di Yogyakarta ini Gubernur DIY melalui Asekda DIY mengharapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) dapat semakin dipahami di level daerah serta dapat menghasilkan persamaan pemahaman sehingga koordinasi lintas sektor juga dapat semakin ditingkatkan lagi terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pencegahan KDRT.
Rangkaian pembukaan Workshop yang diawali dengan pementasan Tari Cangik dari SMKI Bantul tersebut juga ditandai dengan pemukulan Bende oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY Drs.H.Sulistyto.SH.CN,MSi yang didampingi Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPA Sri Danti. (karna-dadang S)
HUMAS DIY
