Wapres Boediono Buka Musrenbangreg Jawa Bali
Wapres Boediono Buka Musrenbangreg Jawa Bali
Penanggulangan Kemiskinan Dilaksanakan Harus Berdasarkan Basis Data Terpadu
YOGYAKARTA (13/11/2012) pemda-diy.go.id - Wakil Presiden RI Dr. Boediono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Wilayah Jawa - Bali 2012, di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, Selasa (13/11).
Pembukaan Musrenbangreg dihadiri antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Wapres Boediono dalam sambutannya meminta, semua program penanggulangan kemiskinan yang menyasar individu dankeluarga harus dilaksanakan berdasarkan basis data terpadu yang telah dimiliki bersama untuk mengurangi kemubaziran dan,meningkatkan efektivitas.
"Dengan menggunakan data mutakhir ini program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dengan tingkat kesalahan yang minimal, dan dengan manfaat maksimal dari komplementaritas program yang satu dengan yang lain," katanya.
Menurut Boediono, basis data terpadu tidak saja bermanfaat untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah yang ingin menjalankan program inisiatif dan inovasi daerah yang efektif.
"Saya mendapatkan laporan bahwa banyak daerah yang telah mendapatkan akses dan menggunakan basis data terpadu ini," kata Wapres Boediono.
Ia berharap, daerah-daerah yang belum dapat segera menggunakan basis data ini untuk menentukan rumah tangga sasaran bagi program-program inisiatif. Sebab pogram penanggulangan kemiskinan merupakan amanat pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 - 2014, pemerintah mentargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari sekitar 11 - 12 persen saat ini, menjadi 8 - 10 persen pada 2014. Untuk itu Boediono mengingatkan, dalam operasionalisasinya, masing-masing daerah perlu menetapkan targetnya masing-masing sebagai kontribusinya kepada penurunan angka kemiskinan tingkat nasional.
Dari penetapan sasaran, perumusan bentuk programnya, serta cara melakukan monitoring dan evaluasi, lanjutnya, haruslah dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal. Sebab penetapan sasaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Prioritas dalam memilih sasaran, kata Wapres Boediono, prioritas pertama harus diberikan kepada penduduk yang sangat miskin dan penduduk miskin. Merekalah yang paling membutuhkan bantuan, terutama dalam bentuk bantuan langsung. Namun lebih dari itu, dalam penentuan sasaran juga harus memperhatikan penduduk yang hampir miskin atau penduduk yang rentan miskin.
Kelompok ini tingkat pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan, namun masih rentan terhadap perubahan keadaan (misalnya jatuh sakit) sehingga bisa dengan cepat turun kelas menjadi miskin. Kelompok hampir miskin ini perlu ditangani dengan berbagai program perlindungan sosial yang dapat melindungi mereka dari kerawanan tersebut, terang Wapres.
Atas dasar pemikiran seperti itu, program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Pusat dikategorikan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga miskin. Program nasional untuk klaster pertama ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), serta Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN).
Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program utama dalam kategori ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Klaster ketiga adalah program pemberdayaan ekonomi yang sasarannya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Program utama dalam klaster ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster keempat adalah program pro-rakyat lainnya, dengan kelompok sasaran yang lebih khusus lagi, seperti kelompok miskin kota, nelayan. (rsd)
HUMAS
