Wreda Mulya DIY Perlu Terus Lakukan Sosialisasi
Yogyakarta (15/03/2018) jogjaprov.go.id - Paguyuban Lanjut Usia " Wreda Mulya " DIY diimbau untuk lebih aktif melakukan sosialisasi terkait keberadaan yayasan maupun paguyubannya. Dengan lebih dikenal masyarakat, Wreda Mulya diharapkan mampu mengatasi persoalan terkait operasionalnya.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X saat bertemu dengan perwakilan Paguyuban Wreda Mulya di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (15/03). Sebagai sebuah paguyuban Wreda Mulya seharusnya bisa dikenal masyarakat luas.
“Bisa jadi, kendala operasional seperti kurangnya tenaga teknis sukarela yang dialami Wreda Mulya karena kurangnya sosialisasi. Karena setahu saya cukup banyak para mahasiswa yang senang bahkan enjoy melakukan kegiatan-kegiatan relawan di masyarakat. Pengenalan Wreda Mulya bisa dilakukan sedikit demi sedikit, tidak perlu iklan besar-besaran juga,” ujar Wakil Gubernur DIY.
Sri Paduka pun mengatakan, terkait program yang bisa digandengkan dengan kegiatan pemerintah, Wreda Mulya bisa ‘menempel’ di kegiatan-kegiatan SKPD, misalnya saja, kegiatan gemar makan ikan, dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di Wreda Mulya. “Bisa ndompleng, dan bisa disesuaikan juga kegiatannya. Lansia itu bukan berarti tidak butuh penyuluhan. Lansia juga bisa jadi agen penyebarluasan informasi,” imbuh Sri Paduka.
Wakil Gubernur DIY menambahkan, kalau dari segi pendanaan, dirinya sangat paham peran penting pembiayaan dalam sebuah paguyuban. Sebagai upaya mengumpulkan dana, para anggota Wredo Mulyo bisa melakukan iuran rutin, tetapi jumlahnya tidak boleh besar. Dari iuran rutin tersebut, para anggota akan lebih merasa memiliki sebuah ikatan bersama.
“Iuran ini lebih untuk ikatan, bentuk dari apresiasi dan untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki paguyuban. Selanjutnya, jika iuran telah terkumpul, tugas para pengurus yang harus menyimpan dan mengelolanya agar bisa memberi kemanfaatan bagi para anggota. Paguyuban sudah tentu harus ada kemanfaatannya, tidak hanya sekedar arisan atau kumpul-kumpul,” papar Wakil Gubernur DIY.
Ketua Paguyuban Wreda Mulya DIY Widi Astjarjo mengatakan, sebagai sebuah yayasan, Wreda Mulya telah mengantongi pengakuan sebagai badan hukum. Dengan begitu untuk operasionalnya sudah diperbolehkan menggunakan anggaran pemerintah selama proposal disetujui oleh Dinas Sosial karena Wreda Mulya berada dibawahnya.
“Sebagai sebuah paguyuban, keadaan kami cukup memprihatinkan karena punya keterbatasan sarana prasarana karena anggaran paguyuban hanya dari yayasan. Yang paling pokok, kami juga kesulitan tenaga relawan padahal ini penting sekali. Kami sekarang hanya punya satu orang, sehingga sampai saat ini kami belum bisa menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk 2019,” ungkapnya.
Dikatakan Widi Astjarjo, tujuan Paguyuban Wreda Mulya bertemu Wakil Gubernur DIY ialah untuk meminta saran dan nasihat agar keberadaan Wreda Mulya bisa berlangsung terus, apalagi sebagai sebuah paguyuban, Wreda Mulya kian hari kian bertambah banyak anggotanya. (Rt)
HUMAS DIY
