Dana Desa Langkah Transformatif Menanggulangi Kemiskinan
Bantul (10/09/2024) jogjaprov.go.id – Sebagai jantung Indonesia, desa menjadi tempat dimana harapan dan kehidupan bersemai. Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem pun menjadi sebuah langkah transformatif yang membuktikan komitmen dalam membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono mengungkapkan hal demikian, saat membacakan sambutan Gubernur DIY pada pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, Selasa (10/09). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY ini digelar di Concert Hall ISI Yogyakarta, Sewon, Bantul.
Pada kesempatan tersebut, Beny menyampaikan, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh pihak telah menyaksikan sebuah era baru pembangunan nasional. Di mana desa-desa di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri.
“Sedangkan tahun anggaran 2024, membuka babak baru dalam perjalanan pembangunan. Pemerintah telah merancang Dana Desa, sebagai alat transformasi yang menyentuh inti dari kehidupan desa. Dana Desa adalah wujud nyata dari komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa yang menjadi fondasi bangsa ini. Dengan mengacu pada Permendes No. 8 Tahun 2022, di mana penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama, kita sedang mengukir sejarah baru untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi setiap individu,” jelas Beny.
Beny pun menuturkan, merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, terdapat tiga prioritas utama yang akan di jalani dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Pertama, yakni pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani, yang tidak hanya menjamin ketersediaan pangan tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan kerentanan pangan.
“Kedua yaitu pemenuhan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yang menjadi pelita bagi saudara-saudara kita diperdesaan, yang memiliki keluarga miskin pada desil 1(satu), sesuai data angka kemiskinan Desa. BLT adalah wujud nyata dari semangat solidaritas dan keadilan sosial, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam arus perubahan ini,” ucap Beny.
Sementara prioritas ketiga, ialah pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting, yang menegaskan komitmen kita, untuk membentuk generasi masa depan yang kuat, sehat, dan siap menghadapi tantangan global. Setiap anak yang tumbuh tanpa hambatan stunting adalah cerminan keberhasilan dalam melindungi masa depan bangsa.
“Saya percaya bahwa workshop yang diselenggarakan oleh BPKP ini menjadi sebuah langkah strategis menuju peningkatan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan dengan penuh integritas dan kecermatan. Inilah saatnya kita menanamkan semangat, di mana setiap individu yang terlibat, memiliki kapabilitas untuk mengelola keuangan desa dengan bijak, transparan, dan akuntabel. Workshop ini adalah gerakan preventif, yang akan memastikan setiap rupiah yang diamanatkan, digunakan sejalan dengan visi besar pembangunan yang telah direncanakan,” terang Beny.
Beny pun mengajak seluruh peserta worksop untuk bergerak bersama, menghapus bayangan penyelewengan. Pun, menyatukan langkah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang mampu menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Adapun workshop kali ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan workshop diikuti oleh sekitar 200 orang peserta yang terdiri dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perwakilan panewu, lurah dan tenaga pendamping profesional dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
Wokrshop ini diselenggarakan guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa pada tingkat kabupaten/kota maupun desa; meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa; dan mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, juga untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa.
Demikian pula mendorong pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa dan mendorong pemerintah desa melakukan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Pun, memberikan rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. (Han/Cbs/Mra)
Humas Pemda DIY
