Desentralisasi Pengelolaan Sampah, Tantangan Penjabat Baru
Yogyakarta (22/05/2024) jogjapov.go.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik dan mengambil sumpah jabatan Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Yogyakarta dan Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A sebagai Pj. Bupati Kulon Progo pada Rabu (22/05). Kepada keduanya, Sri Sultan berharap mampu menjawab tantangan desentralisasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
“Salah satu tantangan yang krusial adalah desentralisasi pengelolaan sampah. Dalam konteks hari ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dapat merencanakan dan mengimplementasikan konsep tata kelola sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; penguatan edukasi lingkungan, baik melalui pendidikan formal maupun informal; serta melalui skema pemberdayan masyarakat,” ungkap Sri Sultan.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pj. Wali Kota Yogyakarta dan Pj. Bupati Kulon Progo ini digelar di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Sugeng Purwanto menggantikan Singgih Raharjo, sedangkan Srie Nurkyatsiwi menggantikan Ni Made Dwipanti Indrayanti. Turut hadir, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X beserta jajaran Forkopimda DIY, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.
Dalam sambutannya, Sri Sultan pun menegaskan jika beliau yakin keduanya dapat menunaikan tugas dengan baik, meski berbagai tantangan telah mengemuka, sehingga berbagai solusi harus segera direalisasi. Untuk itu, Sri Sultan memaparkan secara spesifik harus segera direalisasikan kedua penjabat yang baru dilantik ini.
“Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, setidaknya harus diperkuat dengan visi tata kelola food waste atau sampah pangan, mengingat sektor pariwisata dan bisnis kuliner berpotensi menyumbang sampah pangan. Demikian pula dengan Kabupaten Kulon Progo, perlu mengoptimalkan peran wilayahnya sebagai kota bandara, melalui potensi smart agriculture, smart tourism, dan circular economy,” papar Sri Sultan.
Sri Sultan pun mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus cermat dan ketat dalam memilih dan memilah investor untuk proyek Aeropolis YIA, sesuai program pembangunan yang telah direncanakan bersama Pemda DIY. Selain itu, kerja sama dengan JICA juga harus dilanjutkan, untuk mengintegrasikan kawasan bandara dengan pengembangan infrastruktur pendukung yang efektif, agar memberikan benefit nyata bagi Kabupaten Kulon Progo.
“Penjabat Bupati Kulon Progo juga harus memastikan program bantuan sosial lansia dapat berjalan efektif dalam bingkai akuntabilitas dan berkeadilan, dengan kolaborasi lintas sektor antar level pemerintahan. Dengan harapan seperti itulah, kepada keduanya saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi,” kata Sri Sultan.
Usai dilantik, Pj. Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, semua kebijakan dari penjabat yang lama terkait dengan penanganan sampah, tentu akan dilanjutkan. Dan kebijakan lain yang bagus juga akan ia lanjutkan. “Kalau toh ada kekurangan (kebijakan), Insya Allah kekurangan itu akan kita lengkapi. Dan tentunya atas dukungan dari seluruh aparat, semua OPD terkait dan pastinya masyarakat Kota Yogyakarta sendiri,” imbuhnya.
Menurut Sugeng, terkait dengan kepentingan bersama, seperti urusan sampah misalnya, tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta. Semua upaya tentu membutuhkan kolaborasi stakeholder, termasuk dari pihak non government, terutama kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa mengelola sampah dengan arif dan bijaksana.
Sugeng juga mengatakan, sebagai penjabat, dirinya juga mengemban tugas untuk mengawal pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta agar bisa berjalan dengan baik, hingga terpilihnya kepala daerah definitif.
Sementara itu, Pj. Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi mengatakan, dirinya akan melanjutkan apa yang sudah dimulai dan direncanakan oleh penjabat sebelumnya, termasuk dalam hal pengembangan aeropolis dan menguatan UMKM di Kulon Progo. Menurut Siwi, dalam kedua hal tersebut, masyarakat juga tidak hanya bisa melihat atau menjadi penonton saja.
“Harapannya para pelaku usaha UMKM yang ada di Kulon Progo, juga ikut terlibat dan punya peran dalam pengembangannya, sehingga mereka juga dapat merasakan dampak positifnya. Tapi tentu mereka sendiri harus berbenah, sehingga dibutuhkan pembinaan dan pendampingan. Dan pemerintah juga tidak bisa sendiri, harus ada keterlibatan lintas sektor dan lintas wilayah,” imbuhnya. (Rt/Ts/Ip)
HUMAS DIY
