21 Agt 2024
  Humas DIY Berita,

DIY Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Yogyakarta (21/08/2024) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah DIY telah mengambil beberapa langkah strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Partisipasi pemilih di DIY juga menunjukkan hasil yang positif, bukti bahwa masyarakat DIY semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat membacakan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa. Kegiatan Rakor ini dilaksanakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Rabu (21/08).

Sri Sultan menyampaikan, secara umum, pelaksanaan Pemilu 2024 di DIY berjalan dengan baik. Kampanye-kampanye yang kontra produktif, seperti penggunaan knalpot brong, sudah mulai ditinggalkan. Sri Sultan menyebut, ini merupakan cerminan atas peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kampanye yang lebih tertib dan beradab.

“Angka partisipasi pemilih di DIY menunjukan lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap beberapa masalah yang masih terjadi. Politik uang, konflik antar pendukung, dan perusakan alat peraga kampanye (APK) masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama,” ungkap Sri Sultan.

Guna mendukung kelancaran pesta demokrasi, Sri Sultan mengatakan, langkah strategis yang diambil oleh Pemda DIY di antaranya adalah pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik pada bulan Februari dan November 2024, serta perekaman e-KTP bagi pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri. “Kami juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ormas, pendidikan politik, serta mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN,” imbuhnya.

Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY pun telah mengoptimalkan aplikasi SRIKRESNO dalam membentuk tim pemantauan. Serta membuka layanan aduan untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

“Saya mengucapkan selamat datang di Yogyakarta kepada para hadirin. Dengan pengalaman reflektif seperti itulah, mari bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses dan semakin memperkokoh demokrasi di Indonesia,” ucap Sri Sultan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Mengingat bahwa stabilitas polhukam dapat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024.

Untuk mengoptimalisasi sinergitas dan koordinasi, Kemenko Polhukam memiliki langkah strategis khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Menteri Hadi menyebut, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 K/L melalui Kepmenko Nomor 10 Tahun 2024.

“Langkah strategis Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan yaitu meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk fasilitasi penyelenggara Pilkada 2024. Selain itu, juga perlu meningkatkan sinergitas optimalisasi peran dan fungsi forkopimda,” kata Menteri Hadi.

Menteri Hadi menegaskan, netralitas ASN, TNI dan POLRI perlu terus dijaga dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi masyarakat terhadap hasil dari pemilu. Pun harus tetap bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Mari bersama-sama kita jaga stabilitas Polhukam yang kondusif dan terkendali. Mari juga tingkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Menteri Hadi.

Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, selaku Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri melaporkan, kegiatan rakor ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Jawa. Sehingga, nantinya dapat mengantisipasi permasalahan, sekaligus memastikan dan menjamin tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan aman, lancar, dan damai sesuai dengan tahapan dan peraturan UU yang berlaku.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi ini juga dilakukan pembacaan deklarasi Pilkada damai di wilayah Jawa oleh seluruh peserta. Kegiatan Rakor ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur, baik di tingkat pusat maupun daerah se-wilayah Jawa. Pelaksanaan rapat koordinasi pun telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, yang sebelumnya diselenggarakan di Jayapura, Makassar, Medan, dan Bali. (ham/rd/jon)

Humas Pemda DIY

Bagaimana kualitas berita ini: