WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Pemerintah
Yogyakarta (08/07/2024) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (08/07). Acara yang mengangkat tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’ ini diadakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo kembali menegaskan arti penting dari opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diberikan pada penyelenggara pemerintah, baik pusat maupun daerah yang dinilai baik menggunakan APBN atau APBD. Menurut Jokowi, arti penting WTP itulah yang harus dipahami oleh seluruh pihak.
“Sekali lagi saya tekankan, WTP bukan prestasi, tapi kewajiban semua pihak di pemerintahan. WTP adalah kewajiban menggunakan, melaksanakan, dan melaporkan APBN dan APBD secara baik dan benar. Karena yang dikelola adalah uang rakyat atau uang negara, kita semua harus sadar pasti dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya.
Jokowi pun menambahkan, di tengah gejolak ekonomi global yang tidak menentu saat ini, ekonomi Indonesia dapat dikatakan sangat stabil. Saat ini dan beberapa saat ke depan, ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh di atas 5%, dengan inflasi yang juga tetap terjaga. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetitif dari negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.
“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun atau peluang yang sangat sempit sekalipun. Karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun yang membawa kemajuan bagi negara,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK RI, Isma Yatun mengatakan, komitmen dan upaya keras mendukung good governance diwujudkan dengan pertanggungjawaban APBN perolehan opini WTP. Pertanggungjawaban APBN tetap memperoleh opini WTP menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai shock absorber untuk mengatasi dampak pandemi CoViD-19.
“Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif pulih lebih baik. Dan transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat, dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi,” paparnya.
Menurut Isma, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi, membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif. Karenanya, ia berharap komitmen dan upaya keras penguatan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara, harus tetap dilakukan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Semoga upaya kita untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel bisa terus berlanjut,” imbuhnya. (Rt)
HUMAS DIY
